Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : KPK Panggil Inspektur Daerah Klaten terkait Kasus Korupsi Bupati Hamenang
Advertisement . Scroll to see content

KPK Tahan Eks Staf Anwar Sadad Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

Senin, 16 November 2026 - 20:27:00 WIB
KPK Tahan Eks Staf Anwar Sadad Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
KPK menahan eks staf mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang kini menjadi Anggota DPR, Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah pokmas Jawa Timur. (Foto: Nur Khabibi)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2021-2022, Bagus Wahyudiono (BGS), Senin (16/11/2026). 

Bagus merupakan eks staf dari mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang kini menjadi Anggota DPR, Anwar Sadad yang juga berstatus tersangka dalam perkara ini. 

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menuturkan, Bagus akan ditahan untuk 20 hari pertama, dari 16 November-5 Desember 2026.

"(Penahanan) di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik dalam konferensi penahanan. 

Taufik menambahkan, perkara ini bermula saat Staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing Anggota DPRD, dan menghimpun usulan masing-masing Anggota DPRD.

Dari pembagian itu, Anwar diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

"Bahwa dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi 'jatah' AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15% s.d. 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD," ujarnya.

Sementara itu, terhadap Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah.

"Bahwa kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya," ucapnya. 

Selanjutnya, Bagus ditugaskan untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran Anwar. 

Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah 'jatah' dari Anwar selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20-25 persen melalui tiga cara diserahkan langsung ke Anwar, diserahkan ke Bagus baik secara transfer maupun tunai, dan membayarkan keperluan pribadi Anwar. 

"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Dimana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," tuturnya.

"Bahwa dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 s.d. 30 persen 'disunat lagi' oleh para Korlap. Sehingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 s.d. 70 persen dari anggaran awal," katanya.

Atas perbuatannya, Bagus bersama Anwar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut