KPK Tetapkan 3 Tersangka terkait Dugaan Suap Penanganan Perkara di PN Jakbar

Ilma De Sabrini ยท Sabtu, 29 Juni 2019 - 19:40 WIB
KPK Tetapkan 3 Tersangka terkait Dugaan Suap Penanganan Perkara di PN Jakbar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan pers penetapan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (29/6/2019) membeberkan tindak lanjut dari penangkapan terhadap lima orang pada Jumat (28/6/2019) di Jakarta. Lima orang itu, dua pengacara SG (Sukiman Sugita) dan AVS (Alvin Suherman).

Kemudian, dari swasta RSU (Ruskian Suherman), Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta YHE (Yadi Herdianto) dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta YSP (Yuniar Sinar Pamungkas).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Sayrif mengatakan, dari penangkapan itu, KPK menetapkan tiga tersangka. Ketigannya, AVS (Alvin Suherman) dan SPE (Sendy Perico) yaitu pihak yang berperkara diduga sebagai pemberi. Kemudian AWN, (Agus Winoto) yaitu Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diduga sebagai penerima.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Tahun 2019 ," ujar Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Menurutnya, ketiga tersangka itu dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Seluruh penindakan atas kegiatan tangkap tangan ini, akan ditangani penuh oleh KPK. Kolaborasi penanganan kasus bersama Kejaksaan Agung akan dilakukan untuk pengembangan perkara ini," ucapnya.


Editor : Kurnia Illahi