KPK: Total Gratifikasi Sepanjang 2025 Tembus Rp16,4 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 5.020 laporan gratifikasi dengan jumlah objek mencapai 5.799 sepanjang 2025 per Rabu (31/12/2025). Nilainya pun mencapai Rp16,4 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo merinci jumlah itu terdiri atas 3.621 objek dalam bentuk barang yang ditaksir senilai Rp3,23 miliar. Kemudian, 2.178 objek gratifikasi dalam bentuk uang senilai Rp13,17 miliar.

Baca Juga

Rusia akan Berikan Data dari Drone Ukraina yang Serang Kediaman Putin pada AS

"Sehingga dari total laporan penerimaan gratifikasi tahun ini senilai total Rp16,40 miliar," kata Budi dalam keterangannya yang dikutip Jumat (2/1/2026). 

Budi menjelaskan, jumlah tersebut dilaporkan oleh 1.620 (32,3 persen) individu dan 3.400 (67,7 persen) dari Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG), yang ada di sejumlah instansi, baik Kementerian, Lembaga, maupun pemerintah daerah.

Baca Juga

Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Cuci Uang Rp307 Miliar

Beberapa laporan gratifikasi, kata Budi, berupa pemberian dari vendor dalam rangka pengadaan barang dan jasa, pemberian dari mitra dalam rangka hari raya maupun dalam rangka pisah sambut, pemberian kepada APIP dari pihak yang diperiksa/diawasi termasuk dari pengurus desa, dan pemberian terima kasih dari pengguna layanan di antaranya: layanan perpajakan, layanan kepegawaian, layanan kesehatan dan layanan pencatatan nikah.

Kemudian, pemberian dari orang tua murid ke guru, dan pemberian honor narasumber di mana beberapa instansi telah melarang penerimaan honor narasumber yang berasal dari  pengguna layanan atau terkait tusi instansi, seperti menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi.

Baca Juga

Inspektorat Kalsel Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Gratifikasi

Lebih lanjut, Budi menyatakan laporan gratifikasi sepanjang 2025 mengalami peningkatan 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menerima 4.220 laporan. 

"Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran para pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaporkan penerimaan gratifikasi semakin meningkat," ujarnya.

Editor: Puti Aini Yasmin