KPK Ungkap 8.400 Jemaah Gagal Berangkat di 2024 gegara Korupsi Kuota Haji

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 8.400 jemaah haji gagal berangkat di 2024 imbas kasus korupsi kuota haji. Sebab, mereka seharusnya mendapatkan jatah untuk berangkat jika kuota tambahan dibagi 92 persen reguler dan 8 persen khusus.

Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu persentase kuota haji tersebut merujuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.

Baca Juga

Siapa Panglima Militer Terbaik Sepanjang Masa?

"Harusnya hanya sekitar 1.600 yang mendapat kuota khusus, tapi ini kemudian 8.400-nya itu yang harusnya menjadi kuota reguler itu dipindahkan jadi kuota khusus," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Senin (25/8/2025).

"Artinya ada 8.400 orang jemaah haji, yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun yang seharusnya berangkat di tahun 2024 menjadi tidak berangkat, akibat praktik tindak pidana korupsi ini," tutur dia.

Baca Juga

Haji Isam Turut Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Prabowo

Asep berharap pihaknya mampu membongkar perkara tersebut. Pasalnya, penyelenggaraan haji merupakan pelayanan terhaadap masyarakat yang ingin beribadah. 

Baca Juga

DPR Sepakat RUU Haji dan Umrah Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan

"Ini menjadi apa namanya, sebuah ironi gitu ya, dan tentunya kita berharap praktik-praktik seperti ini, tidak lagi terjadi," ungkap dia. 

Sebelumnya, Asep menjelaskan permasalahan tersebut terkait pembagian 20.000 kuota tambahan yang diterima Indonesia pada pelaksanaan haji 2024. Berdasarkan aturan yang berlaku, kuota tambahan tersebut dibagi dengan persentase 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus. 

"Kenapa 92 persen? karena yang banyak, ini saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, yang mendaftar haji itu menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus ini memang berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler, jadi penyediaannya hanya 8 persen," ucap Asep, Rabu (6/8/2025). 

"Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua, 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus," ucapnya.

Editor: Puti Aini Yasmin