KPK Ungkap Modus Pejabat Kemnaker Peras TKA: Ulur-Ulur Waktu Penyelesaian Izin

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memeras Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal itu dilakukan dengan mengulur-ulur waktu penyelesaian izin.

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto para tersangka memiliki peran berbeda dalam praktik pemerasan tersebut. Adapun, tersangka PCW, ALF, dan JMS, akan memberitahu kekurangan berkas kepada pemohon yang sudah pernah menyerahkan sejumlah uang pada pengajuan sebelumnya, atau pemohon yang menjanjikan akan menyerahkan uang setelah dokumen RPTKA selesai diterbitkan.

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Sedangkan, bagi pemohon yang tak memberi atau menjanjikan uang tak akan diinformasikan terkait kekurangan berkas. Bahkan, waktu penyelesaian izin akan diulur-ulur.

"Sedangkan bagi pemohon yang tidak memberikan uang, tidak diberitahu kekurangan berkasnya, tidak diproses, atau diulur-ulur waktu penyelesaiannya," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker

Bagi pemohon yang diinformasikan maka akan mendatangi kantor Kemnaker. Di situ, mereka dalam pertemuan itu PCW, ALF dan JMS yang menawarkan bantuan untuk mempercepat proses pengesahan dokumen RPTKA, dan meminta sejumlah uang.

"Setelah diperoleh kesepakatan, maka pihak Kemnaker menyerahkan nomor rekening tertentu untuk menampung uang dari pemohon," ucapnya.

Beredar Link Palsu BSU, Kemnaker: Jangan Kasih Data Pribadi ke Situs Tak Resmi

Setyo menjelaskan bahwa dalam pengajuan dokumen RPTKA, ada tahapan wawancara terkait identitas dan pekerjaan TKA yang akan dipekerjakan, melalui Skype. Namun PCW, ALF, dan JMS tidak akan memberikan jadwal Skype pada pemohon yang tidak memberikan uang dalam pengurusan RPTKA tersebut.

RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA sebagai syarat lain terkait izin kerja dan izin tinggal. Namun apabila RPTKA tidak diterbitkan, maka penerbitan izin kerja dan izin tinggal TKA akan terhambat.

"Hal ini menyebabkan pengeluaran denda kepada TKA selama RPTKA belum terbit, yaitu sebesar Rp1.000.000 per hari. Sehingga para Pemohon RPTKA terpaksa memberikan sejumlah uang kepada Direktur PPTKA dan Dirjen Binapenta melalui PCW, ALF, JMS selaku verifikator, supaya tidak terkena denda," ungkap dia.

Sedangkan, tersangka SH, WP, HY, dan DA juga memerintahkan pegawai Direktorat PPTKA agar memprioritaskan pengesahan RPTKA untuk pihak pemohon yang telah menyerahkan sejumlah uang.

"Selain memberikan perintah untuk meminta uang, SH, WP, HY, dan DA secara aktif meminta dan menerima uang dari GTW, PCW, ALF, JMS yang bersumber dari pengajuan RPTKA, dan digunakan untuk keperluan pribadi," ucapnya.

Editor: Puti Aini Yasmin