Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto terkait Kasus Korupsi Dana Bencana
Advertisement . Scroll to see content

KPK Usut Kickback Proyek BNPB, Perusahaan Swasta Diduga Setor Uang hingga Emas ke Pejabat

Rabu, 18 November 2026 - 08:15:00 WIB
KPK Usut Kickback Proyek BNPB, Perusahaan Swasta Diduga Setor Uang hingga Emas ke Pejabat
Petugas KPK menunjukan barang bukti hasil OTT BNPB saat konferensi pers di Gedung, KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto : Arif Julianto)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan aliran uang kickback (suap/uang imbalan) dari perusahaan swasta kepada oknum pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu perusahaan yang didalami terkait dugaan pemberian uang tersebut yakni PT Indo Artha Multitek.

Penyidik KPK mendalami dugaan aliran uang itu setelah memeriksa Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, Nyanyang Ridwan. Dia dimintai keterangan mengenai proyek pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Nyanyang dan sejumlah saksi dari pihak swasta lainnya berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa hingga dugaan pemberian uang kepada oknum di lingkungan BNPB.

"Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang dikerjakannya. Termasuk dugaan aliran uang sebagai kickback kepada oknum di BNPB," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).

Selain Nyanyang, penyidik juga memeriksa Haedar Taher, Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer (WO) Elfi Dwi Agustin, Ilhamsyah Diego Pratama, serta Aria Pranarka. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Pemeriksaan sejumlah pihak swasta tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB. Penyidik mendalami kemungkinan adanya pemberian keuntungan kepada oknum pejabat sebagai imbalan atas proyek yang dikerjakan perusahaan swasta.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Pengadaan BNPB Rp148 Miliar

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang.

Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan suap dari pihak swasta.

Pada klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, sebagai tersangka.

Bima diduga terlibat konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP BNPB selama periode 2024-2026.

KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia yang mendapatkan proyek melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima. Total nilai pengadaan dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar.

Rinciannya, pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, kemudian Rp52,27 miliar pada 2025, dan sekitar Rp50 miliar pada 2026.

Penyidik juga menduga hasil pengadaan tersebut dimanfaatkan Bima untuk kepentingan pribadi. Salah satunya melalui pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE), perusahaan yang terafiliasi dengan Bima.

PT AVE diketahui memiliki 150,4 juta lembar saham atau setara 1,07 persen kepemilikan di PT MDLA. Nilai kepemilikan saham tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.

Pejabat BNPB Diduga Terima Uang dan Emas dari Vendor

Sementara pada klaster kedua, KPK mengusut dugaan permintaan fee kepada pihak swasta untuk mendapatkan paket pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP BNPB pada 2026.

Tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga (RIC) diduga meminta fee kepada penyedia barang dan jasa. Richard disinyalir menerima uang Rp2,38 miliar dari Direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS) Gery Prasetiawan (GER) melalui perantara selama periode Januari-September 2026.

Gery juga diduga memberikan uang Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Tak hanya itu, Gabriel diduga menerima berbagai bentuk pemberian dengan nilai fantastis. Barang bukti penerimaan tersebut berupa uang tunai Rp1,7 miliar, USD7.500, SGD9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram.

Sebagian penerimaan tersebut diduga berasal dari vendor atau penyedia barang dan jasa dalam proyek pengadaan BNPB.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin.

KPK masih terus menelusuri aliran uang dari proyek pengadaan BNPB, termasuk mendalami dugaan pemberian kickback dari perusahaan swasta kepada oknum pejabat sebagai imbalan atas proyek yang diperoleh.

Editor: Donald Karouw

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut