KPU Akui Kerja Sama dengan Alibaba, Roy Suryo: Fakta yang Selama Ini Ditutupi

JAKARTA, iNews.id - Pemerhati telematika Roy Suryo mengaku prihatin dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang selama ini kurang transparan dalam memberikan informasi kepada publik. Sebab, selama ini KPU selalu membantah kalau Sirekap tidak terafiliasi dengan perusahaan asing.

Namun, dalam persidangan yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), terungkap kalau selama ini cloud Sirekap KPU berkerja sama dengan Alibaba. Sengketa informasi itu dimohonkan oleh Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin).

Baca Juga

Ini 10 Pasukan Khusus Terganas di Dunia, Apakah Indonesia Masuk?

"Sidang lanjutan sengketa informasi antara Yakin dan KPU di Kantor KIP Jakarta, diakui fakta yang selama ini ditutup-tutupi, yakni adanya kontrak pengadaan yang dilakukan KPU dengan Alibaba, itu disampaikan pihak KPU, diwakili LH, saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Komisi, Syawaludin." ujar Roy Suryo dalam keterangannya, Kamis (14/3/2024).

Roy menyebut, persidangan tersebut sekaligus menjawab apa yang selama ini tidak diakui oleh pejabat KPU.

Baca Juga

Komisi II DPR Ungkap KPU Minta Tunda Rapat Evaluasi Pemilu 2024, Ini Alasannya

"Komisioner KPU, BEI atau Ketua KPU, HA beberapa waktu silam yang saat itu tidak mau mengakui bahwa Sirekap menggunakan cloud milik asing, Aliyun Computing Ltd Alibaba tersebut," sambungnya.

Dalam persidangan, perwakilan KPU menyebut kalau informasi soal kerja sama itu memang sengaja disembunyikan karena berkaitan dengan keamanan data. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

"Padahal Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2021 menyebutkan dengan jelas bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang terbuka serta wajib sifatnya untuk diumumkan secara berkala, sebagaimana disampaikan anggota Majelis Komisi Rospita Vici Paulyn," kata Roy.

Dengan adanya kejadian ini, Roy berharap KPU bisa berterus-terang dan mengakui apa adanya soal kerja sama itu. Sebab dikhawatirkan kepercayaan publik bisa menurun akibat perilaku membantah hal yang sebenarnya.

"Sungguh sebuah hal yang tidak elok, ibarat (maaf) maling yang sudah ketahuan pun tidak mau mengaku. Bahwa statemen KPU selama ini telah jauh dari fakta dan kebenaran yang ada," katanya.