KPU Sarankan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Dilaksanakan saat Hari Besar
JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan persidangan putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hingga hari terakhir putusan, Senin (22/3/2021) sebagian dari perkara yang ditindaklanjuti sudah diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).
Menanggapi perintah MK tersebut, Komisioner KPU, Arief Budiman meminta jajarannya yang diperintahkan untuk menggelar PSU menyiapkannya secara matang. Salah satunya terkait waktu penyelenggaraan.
Arief mengingatkan agar penyelenggara PSU mempertimbangkan pelaksanaan PPSU saat hari-hari besar. Meskipun, kata dia, jajarannya telah menentukan kapan PSU maupun penghitungan suara dilakukan.
"Penting untuk melihat kembali ada tidaknya tanggal yang dapat bersentuhan dengan hari besar maupun keagamaan," kata Arief dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Senin (29/3/2021).
Sementara itu, komisioner KPU lainnya yakni I Dewa Kade Wiarsa Raka meminta agar sosialisasi terkait hari pelaksanaan PSU dan penghitungan suara ulang gencar disampaikan kepada masyarakat. Menurut dia, hal ini penting untuk meningkatkan kembali antusias masyarakat dalam pemilihan ulang tersebut.
"Juga meminta sedari dini berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan agar memberikan izin bagi karyawannya untuk memberikan hak suara," ujar Dewa.
Diketahui ada 16 daerah yang menggelar PSU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Daerah tersebut di antaranya Teluk Wondama (Papua), Sekadau (Kalbar), Yalimo (Papua), Nabire (Papua), Morowali Utara (Sulteng), Provinsi Kalsel, Labuhanbatu Selatan (Sumut), Halmahera Utara (Maluku Utara), Labuhan Batu (Sumut), Penukal Abab Lematang Ilir (Sumsel), Rokan Hulu (Riau), Mandailing Natal (Sumut), Indragiri Hulu (Riau), Provinsi Jambi, Kota Banjarmasin (Kalsel), dan Boven Digoel (Papua).
Editor: Rizal Bomantama