KPU soal Wacana Revisi UU Politik lewat Omnibus Law: Kita Taat pada Konstitusi

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons wacana DPR merevisi undang-undang terkait politik lewat Omnibus Law. KPU sebagai penyelenggara pemilu menyatakan bakal taat terhadap konstitusi.

"Kami sebagai penyelenggara pemilu tentu akan melaksanakan undang-undang dan akan patuh dan taat pada konstitusi dan undang-undang," kata Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Sabtu (9/11/2024).

Baca Juga

Berapa Kali Israel Melanggar Gencatan Senjata Gaza?

Dia menekankan, lembaga hanya memiliki kewenangan mengevaluasi penyelanggara pemilu setelah semua tahapannya selesai. Oleh sebab itu, kata dia, masih terlalu dini mengomentari wacana revisi UU tersebut.

Baca Juga

KPU Gandeng Komdigi dan LSM Bentuk Tim Tangkal Hoaks Pilkada 2024

"Evaluasi penyelenggaraan pilkada nanti setelah semuanya selesai dan itu bagian yang akan kita sampaikan, masukan-masukan kalau kami diminta pendapat terkait dengan revisi atau perubahan undang-undang atau pun omnibus law untuk pemilu yang akan datang," tutur dia.

Adapun perihal wacana revisi UU politik lewat Omnibus Law sempat disinggung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat bersama komisi II DPR. Tito menyebut usulan ini perlu kajian mendalam dari para pihak.

Baca Juga

Ada Sejumlah Perbaikan, KPU: Sirekap Akan Kembali Digunakan pada Pilkada 2024

"Saya sudah baca juga, untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket, omnibus law. Ya, ini boleh saja salah satu opsi. Tapi kita perlu diskusikan antara DPR dengan pemerintah," kata Tito saat  rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Tito menyebut pengkajian lebih mendalam atas wacana itu akan diseriuskan usai gelaran Pilkada 2024 selesai.

Baca Juga

KPU Sebut Sirekap Pilkada 2024 Lebih Canggih dengan Fitur Arithmetic Guard, Apa Itu?

"Setelah selesai desk pilkada, itu adalah kita tadi disampaikan kita mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi. Sistem kepemiluan. Sistem pilkada," ujarnya.

Adapun delapan UU yang rencananya akan direvisi antara lain UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Baca Juga

KPU akan Pakai Lagi Sirekap untuk Pilkada 2024

Editor: Rizky Agustian