Kredit UMKM Masih Lesu, DPR Usul Pemerintah Lakukan Langkah Tegas Ini

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menyoroti pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang masih rendah alias lesu saat ini. Diketahui, secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2025 melambat menjadi 7,77 persen (yoy) atau laju terendah sejak Maret 2022.

Marwan menyebut, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mendorong transmisi kredit produktif.

AS Tetapkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro Teroris, Perang Bisa Pecah

"Perlu langkah tegas dari pemerintah yang mendorong transmisi kredit produktif. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan semata soal bunga atau target angka kredit. Ini soal keadilan dan komitmen," kata Marwan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Dia menyatakan, UMKM telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan jumlah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, UMKM menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi hingga 60 persen terhadap PDB Indonesia.

Anggota DPR Gelar Aksi Dukung Palestina di Paripurna, Angkat Poster #StopGenocide

Marwan melanjutkan, penurunan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) sebanyak tiga kali sejak awal 2025 hingga menyentuh 5,25 persen per Juli 2025 belum sepenuhnya ditransmisikan ke tingkat suku bunga kredit perbankan. Berdasarkan data OJK, rata-rata suku bunga kredit bank umum masih bertahan di kisaran 9,16 persen pada Juni 2025.

Menurut Marwan, angka-angka itu jauh dari harapan pelaku UMKM, yang seharusnya mendapatkan akses kredit produktif dengan biaya yang masuk akal. Atas dasar itu, dia mendorong sinergi kebijakan antara BI, OJK, dan Kementerian Keuangan diarahkan secara lebih konkret untuk memecah kebuntuan ini.

"Ketika negara meminta UMKM menjadi motor pemulihan ekonomi, maka negara juga harus hadir menyediakan jalur pembiayaan yang berpihak," ujarnya.

Dia memandang, BI perlu memastikan transmisi suku bunga berjalan lebih efektif ke sektor riil. Kemudian, OJK perlu mempercepat finalisasi dan penerapan aturan khusus UMKM agar penilaian risiko dan margin kredit lebih proporsional.

Sementara Kementerian Keuangan bisa memperluas cakupan penjaminan kredit UMKM serta memberikan insentif fiskal kepada bank yang berani mengambil peran dalam pembiayaan sektor kecil dan mikro.

"Tidak kalah penting, perbankan nasional juga harus mulai mengubah paradigma. Sudah saatnya mereka menempatkan UMKM sebagai mitra pembangunan, bukan semata nasabah risiko tinggi. Bank pembangunan daerah, bank syariah, dan bank BUMN seharusnya menjadi lokomotif dalam penyaluran kredit UMKM, bukan sekadar institusi yang mengejar keamanan portofolio," ucapnya.

Marwan menjelaskan, kredit produktif untuk UMKM adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, UMKM harus mendapatkan perhatian serius pemerintah jika Indonesia serius ingin membangun ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan merata.

Dia menegaskan UMKM membutuhkan akses, modal dan kemudahan supaya perekonomian bangsa meningkat.

"Dari situ, mereka akan berjalan sendiri, menghidupkan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menjadi lokomotif ekonomi bangsa," katanya.

Editor: Reza Fajri