Kritisi Wacana Penundaan Pemilu, LaNyalla: Rakyat Masih Diam tapi Kalau Kelewatan Bisa Revolusi Sosial

SURABAYA, iNews.id - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat suara terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum lama ini. Menurut LaNyalla, rakyat sebagai pemilik negara, selama ini diam tapi bukan berarti menyetujui penundaan tersebut.

“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla di Surabaya, Senin (28/2/2022). 

Baca Juga

Israel Bunuh 280 Warga Palestina di Gaza Sejak Gencatan Senjata

LaNyalla mengingatkan, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Sistem hasil Amandemen hanya memberi ruang itu. 

“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” katanya.

Baca Juga

Amanat Konstitusi, LaNyalla Dorong Indonesia Aktif Akhiri Konflik Militer Rusia-Ukraina

Kata LaNyalla, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir. Bahkan, kata dia, dengan logikanya rakyat bisa mempertanyakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan IKN?

Menurut LaNyalla, para elit politik seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. “Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” ucapnya.

“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar Konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan,” ungkap Senator asal Jawa Timur ini. 

LaNyalla mengingatkan, sistem Demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia, dimana di dalam MPR sebagai lembaga tertinggi terdapat representasi partai politik, TNI-Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, untuk sama-sama merumuskan Haluan Negara dan memilih Mandataris MPR untuk menjalankan.

Editor: Reza Fajri