KSAL: Tak Ada Ampun bagi Personel yang Terlibat Kegiatan Ilegal

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengumpulkan para pejabat utama dan staf dalam rapat evaluasi di Wisma Elang Laut, Jakarta, Kamis (7/4/2022). Rapat itu bertujuan untuk mengetahui kinerja seluruh satuan pada triwulan pertama di tahun 2022.

Tak hanya itu, rapat ini juga sebagai penduan penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan kebijakan pimpinan TNI AL dan pencapaian target pembangunan pemerintah.

Baca Juga

Trump Batalkan Gelombang Kedua Serangan ke Venezuela

Banyak penekanan yang disampaikan Laksamana Yudo kepada para jajarannya. Mulai dari masalah pelanggaran hukum dan kedaulatan di daerah perbatasan, Laut Natuna, dan daerah perbatasan lainnya yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan kedaulatan.

Termasuk juga terkait masalah penyelundupan barang dan imigran ilegal baik yang keluar dan yang akan masuk ke Indonesia turut disinggung. Terkait dengan kasus ini, dia menegaskan agar jangan ada satu pun anggota yang terlibat kegiatan ilegal. 

Baca Juga

Kunjungi Kantor Angkatan Laut di AS, KSAL Siap Tingkatkan Kerja Sama 

"Komandan satuan harus bertanggung jawab melaksanakan pengecekan dan pengawasan secara ketat. Tdak ada ampun terhadap personel yang terlibat kasus hukum ini," ucap Yudo dalam keterangan yang diterima, Jumat (8/4/2022). 

Dia juga mengingatkan kepada para Komandan KRI agar berani bertindak. Menurut dia, pemeriksaan terhadap kapal yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum dan wilayah harus dilakukan. 

"Tidak ada komandan kapal yang ragu untuk bertindak, periksa semua yang mencurigakan. Tim intelijen juga harus meningkatkan pengawasan di daerah rawan dan strategis," ucapnya.

Masalah anggaran juga mendapat perhatian khusus dari Yudo, terutama dalam meningkatkan sistem pengawasan. Dia menegaskan, jangan sampai ada yang namanya penyimpangan.

“Tidak harus mengikuti jadwal, harus reaktif jika memang ada indikasi yang menyimpang segera laksanakan audit. Para PPK harus bertanggungjawab terhadap anggaran yang diterimakan. Tidak ada toleransi terhadap penyimpangan penggunaan anggaran," tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama