KSP: Pasal Kontroversial di RUU HIP Tak Ada Lagi di RUU BPIP

Fahreza Rizky ยท Kamis, 16 Juli 2020 - 16:41 WIB
KSP: Pasal Kontroversial di RUU HIP Tak Ada Lagi di RUU BPIP

Istana Kepresidenan Bogor (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan konsep Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diusulkan pemerintah ke DPR berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kontroversial.

"Beda. kalau BPIP mengatur tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi BPIP. Yang penting dalam RUU BPIP ini pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP tidak ada lagi. Selain itu TAP MPRS Nomor 25/66 itu dijadikan landasan pertimbangan," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Menurut Donny, konsep RUU BPIP perlu diusulkan ke DPR karena lembaga tersebut memiliki fungsi sangat strategis dalam penyemaian Pancasila. Saat ini payung hukum BPIP hanya diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018.

"BPIP kan lembaga strategis karena bekerja untuk mensosialisasikan, mendiseminasikan, mengedukasi Pancasila sehingga bisa menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara di semua sektor, sehingga kita tidak lagi nanti ada ideologi, pikiran, prinsip-prinsip lain yang menggantikan Pancasila," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam kesempatan itu, pemerintah menyampaikan surat presiden yang intinya mengakhiri pembahasan RUU HIP dan mengusulkan konsep RUU BPIP.

Namun demikian, pemerintah dan DPR memastikan substansi RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP. Kedua institusi tersebut juga bersepakat tidak akan segera membahas beleid tersebut demi menyerap aspirasi masyarakat.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq