Kuasa Hukum: MA Putuskan Karen Agustiawan Lepas dari Tuntutan Hukum

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) dikabarkan memutuskan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan terlepas dari segala tuntutan hukum yang dijerat dalam kasus korupsi investasi di Blok Basker Manta Gummy, Australia. Kuasa hukum Karen, Soesilo Aribowo mengakui kebenaran kabar tersebut.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Recht Vervolging) ini tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan, pengadilan berpendapat, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Bom Dahsyat Guncang Masjid Suriah saat Salat Jumat, 8 Tewas, 18 Luka

"Onslag, salah satu Hakim Agung menyatakan benar itu. Onslag artinya perbuatan Karen bukan perbuatan pidana," ujar Soesilo saat dikonfirmasi iNews.id melalui telpon, Senin (9/3/2020).

Dia menuturkan, hari ini telah mendapat kabar putusan MA terkait kasasi yang telah dilayangkan kepada Karen. Sementara kapan akan mendapatkan petikan putusan resminya dari MA dia belum bisa memastikan.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Resmi Berstatus DPO KPK

"Belum bisa banyak memberikan tanggapan karena saya belum terima petikan putusan. Langkah untuk Ibu Karen hanya tunggu petikan putusan sebagai dokumen untuk mengeluarkan dari tahanan," ucapnya.

Diketahui, Karen Galaila Agustiawan divonis 8 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain itu, Karen juga hukum untuk membayar denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan," ucap Ketua Majelis Hakim Emilia Djaja Subagja saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Hakim menyatakan Karen terbukti bersalah karena mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina atau pedoman investasi dalam Participating Intersert (PI) atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Karen dinilai telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Perbuatan Karen tersebut terbukti memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Berdasarkan perhitungan Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, negara mengalami kerugian hingga Rp586 Miliar atas perbuatan Karen.

Sementara itu Juru Bicara MA ketika dikonfirmasi melalui telepon belum memberikan respons mengenai informasi tersebut.

Editor: Kurnia Illahi