Kubu Jokowi Ajak Koalisi Prabowo-Sandi Kerja Sama Perbaiki DPS

JAKARTA, iNews.id – Temuan 25 juta pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh koalisi pendukung bakal capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno ditanggapi serius oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kubu petahana itu mengajak kepada semua pihak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah akurasi data pemilih tersebut.

“Terkait DPT (Daftar Pemilih Tetap) kita bekerja sama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi–Ma'ruf, mari kita berkerja sama mendorong KPU (Komisi Pemilihan Umum), agar DPT melindungi hak konstitusional warga negaranya,” ujar Sekretaris TKN Jokowi–Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

2 Pria AS Ingin Rebut Pulau Karibia dan Jadikan Penduduk Wanitanya sebagai Budak Seks

Hasto menuding suara ganda yang teradapat dalam DPS Pemilu 2019 sebagai warisan dari sisa-sisa Pemilu 2009. Hasto pun lantas membandingkan Pemilu 2009 dengan Pemilu 2004 yang dinilainya lebih demokratis setelah Pemilu 1955.

“Pemilu 2009 adalah titik balik dari demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan (petahana),” kata Hasto.

PPP Tantang Koalisi Prabowo-Sandiaga Buktikan Temuan 25 Juta DPS Ganda

Dia menuturkan, pada saat Pemilu 2004, ada pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, di tiap-tiap rumah masyarakat yang sudah terdata juga ditempeli stiker. Pendataan dilakukan secara berkelanjutan dan ditunjang dengan sistem IT yang baik.

Hasto mengatakan, Presiden Jokowi pun memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dia yakin nantinya masalah DPS yang terdapat puluhan juta suara ganda akan diselesaikan sebelum mendekati masa Pemilu 2019.

Koalisi Prabowo-Sandiaga Temukan 25 Juta Pemilih Ganda dalam DPS

“Sehingga DPT bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi concern kami, bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional,” ucapnya.

Menurut mantan anggota DPR itu, pihaknya pun akan langsung melapor KPU jika menemukan adanya DPS ganda. Sampai saat ini, kata dia, TKN Jokowi–Ma’ruf terus mencermati isu temuan data pemilih ganda tersebut.

“PDI Perjuangan berteriak paling keras masalah (akurasi) DPT. Karena itu, saat PDI Perjuangan di dalam pemerintahan, kami mendorong agar tidak ada lagi persoalan DPT ini, sebagaimana terjadi pada 2009 lalu,” tutur Hasto.

Partai politik dari koalisi pengusung bakal capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno sebelumnya meminta KPU menunda pengumuman DPT yang sedianya direncanakan pada Rabu (5/9/2018) besok. Permintaan penundaan pengumuman itu muncul karena ditemukannya daftar pemilih ganda.

“Dari 137 juta data pemilih dalam DPS, ada 25 juta pemilih ganda yang tersebar di beberapa daerah pemilihan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/9/2018) malam.

Editor: Ahmad Islamy Jamil