Kurangi Angka Kemiskinan Ekstrem, Kemnaker Gandeng Kemendesa dan Kemenkop UKM

JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah tak henti mengajak seluruh jajarannya untuk inovatif, sinergis, dan kolaboratif dengan para pihak. Hal ini menyusul situasi pandemi Covid-19 yang selama dua tahun terakhir menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama di bidang ekonomi.

“Saya yakin dengan sinergitas, dikeroyok bersama-sama antar kementerian dan lembaga, antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder terkait, tingkat pengangguran terbuka kita bisa turun dan kita bisa memitigasi dampak pandemi terhadap angkatan kerja kita,” katanya.

Ukraina Hapus Pasal Antikorupsi dari Rencana Perdamaian AS

Menaker mengungkapkan, pemerintah tengah berupaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berjumlah 10,86 juta jiwa atau sekitar empat persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Upaya ini pun digencarkan pula oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dengan sejumlah program terintegrasi dan komprehensif.

Saat ini, terdapat 35 kabupaten di tujuh provinsi yang terkategori sebagai berpenduduk miskin ekstrim. Di antaranya, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Penduduk miskin ekstrem di 35 kabupaten ini mewakili 20 persen atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta jiwa jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. Untuk mencapai penurunan tersebut, pemerintah membagi penurunan kemiskinan ekstrem secara bertahap, yakni pada 2021 sebanyak 20 persen, sedangkan pada 2022 dan 2023 masing-masing 30 dan 35 persen, lalu sisanya pada 2024.

Sejumlah langah strategis yang diintegrasikan secara komprehensif telah digalang Kemnaker RI untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem tersebut. Di antaranya adalah program perluasan kesempatan kerja melalui program Padat Karya dan Program Tenaga Kerja Mandiri atau TKM untuk penciptaan wirausaha.

Ida Fauziyah menyatakan, program ini diharapkan dapat berdampak luas dalam menyerap tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya unggul, serta tentunya meningkatkan ekonomi di wilayah tersebut. Dirinya optimistis, pelaksanaan program ini akan dapat berdampak maksimal dengan dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak terkait.

Untuk itu, Kemnaker telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) beserta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) guna melakukan Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis desa. Sinergi tiga kementerian tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan pada Senin (11/10/2021) lalu di Balai Latihan Kerja Samarinda, Kalimantan Timur.

"Kita berkolaborasi dan bersinergi pada program-program kerja andalan di masing-masing kementerian dalam upaya mencapai tujuan bersama, yakni mengurangi pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan," ucapnya.

Melalui program Padat Karya ini, Kemnaker juga terus menggalang sinergi dengan berbagai pihak. Program ini mendukung penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui kegiatan padat karya yang merupakan kegiatan unggulan pemerintah yang diharapkan bisa mengatasi para penganggur, setengah penganggur, dan pekerja ter-PHK.

"Kegiatan ini adalah membangun sarana usaha produktif dan infrastruktur pedesaan secara bergotong royong sehingga menimbulkan manfaat bagi masyarakat desa," ujarnya.

Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan melalui program padat karya, adalah melalui perbaikan sarana dan prasarana di desa, sehingga dapat menumbuhkan aktivitas perekonomian di desa. Program Padat karya sebagai program reguler perluasan kesempatan kerja, juga telah membantu meringankan beban sementara masyarakat di masa pandemi sejak tahun lalu.

Program ini melibatkan 45 ribu orang pekerja padat karya dan tenaga kerja mandiri melalui wirausaha produktif untuk 100 ribu orang. Sementara itu, pada tahun ini terdapat 45 ribu pekerja yang akan terlibat dalam program padat karya dan 100 ribu usaha mikro yang diharapkan tumbuh positif.

Program padat karya menjadi program unggulan Kemnaker Bersama sejumlah program lain yang diharapkan bisa menjadi bentuk intervensi Kemnaker dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Menaker Ida Fauziyah juga telah mencanangkan Pilot Project Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan, di lima lokasi pilot project program pengembangan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan Kemnaker pada 2021-2023.

Adapun lima lokasi tersebut adalah Kawasan Agromaritim Teluk Weda, Kawasan Perhutanan Sosial Teluk Jambe di Karawang (Jawa Barat), Kawasan Agroforestri Dataran Tinggi Dieng di Banjarnegara dan Batang (Jawa Tengah), Kawasan Agroindustri Sei Mericim di Deli Serdang (Sumatera Utara), dan Kawasan Agrowisata Lido di Bogor dan Sukabumi (Jawa Barat).

Hal ini sebagai upaya Kementerian Ketenagakerjaan mentransformasikan program perluasan kesempatan kerja dalam mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk memperluas kesempatan kerja secara berkelanjutan.

"Kementerian Ketenagakerjaan sedang melakukan dua bentuk intervensi. Intervensi yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan adalah melaksanakan program-program perluasan kesempatan kerja dan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Program tersebut tidak hanya di Jawa, tetapi dilakukan dari Sabang sampai Merauke," kata Menaker.

Dia menegaskan, perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Program ini dinilai Menaker tepat untuk membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem, termasuk di Papua dan Papua Barat.

Sementara program pelatihan vokasi adalah upaya peningkatan kompetensi, yang diharapkan masyarakat dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha secara mandiri. "Program perluasan kesempatan kerja juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, untuk sama-sama memitigasi dampak pandemi ini dengan berbagai progran kegiatan, antara lain program pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan padat karya," ujarnya.

Perluasan kesempatan kerja tersebut juga disinergikan dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah dan BLK Komunitas. Harapannya, dua intervensi tersebut bisa berkontribusi secara pasti untuk menurunkan kemiskinan di sejumlah daerah.

Upaya memberdayakan masyarakat agar lebih produktif ini, lanjut Menaker, tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi perlu bersinergi antarstakeholder. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepala daerah dapat bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menekan tingkat pengangguran yang ada di daerah dengan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.

“Kegiatan TKM dan padat karya ini diharapkan dapat mempunyai efek ganda (multiplier effect) yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih permanen,” ucapnya. (CM)

Editor: Syarif Wibowo