Larangan Mudik, Doni Monardo : Lebih Baik Cerewet daripada Korban Covid Berderet

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik di tengah pandemi mulai 6-17 Mei 2021. Aturan tersebut harus disosialisasi kepada masyarakat. 

Kepala BNPB Doni Monardo meminta pejabat pemerintah pusat maupun daerah untuk terus menyosialisasikan pelarangan kegiatan mudik kepada masyarakat. Peraturan pelarangan mudik ini demi menekan angka kenaikan kasus positif Covid-19. 

Baca Juga

Presiden ICC Desak Kerja Sama Global Tegakkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

"Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban Covid-19 berderet-deret," kata Doni saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 "Jaga Keluarga, Tidak Mudik" pada Rabu (5/5/2021).

Doni menekankan, keputusan pelarangan mudik ini harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha, dan paling utama masyarakat. Narasi mudik yang dikeluarkan pejabat pemerintah harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo. 

Baca Juga

Tidak untuk Mudik, THR Sebaiknya Dialokasikan ke Mana?

"Tidak boleh ada satupun Pejabat Pemerintah yang berbeda narasinya," tegas Doni.

Menurut dia, kebijakan larangan mudik sudah sangat tepat. Namun masih ada 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik. 

Kerja sama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah khususnya masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka tersebut.

"Ada 7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin," kata Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 itu.

Dia menambahkan penerapan protokol kesehatan terus diingatkan kepada semua pihak. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk terhindar dari ancaman Covid-19.

"Tetap waspada, waspada, dan waspada. Jangan lelah untuk patuhi protokol kesehatan. Jangan mudik. Mari bersabar dan menahan diri." katanya.

Editor: Faieq Hidayat