Logo Gedung KPK Ditutup Kain Berwarna Hitam

JAKARTA, iNews.id - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup logo KPK yang berada tepat di depan Gedung KPK, Jakarta menggunakan kain berwarna hitam, Minggu (8/9/2019). Penutupan tersebut sebagai simbol matinya lembaga pemberantasan korupsi.

Sebelum itu mereka sempat membagikan bunga kepada masyarakat di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin dan melanjutkan berjalan kaki menuju Gedung KPK. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Baca Juga

Kekejaman RSF di El-Fasher: Ratusan Mayat Warga Sipil Dikubur di Kuburan Massal, Lainnya Dibakar

"Kita bicara nilai, kita bicara value, kita bicara soal integritas, oleh sebab itu saya terima kasih sekali lagi," ujar Saut ketika menyambut pegawai KPK di Gedung KPK, Minggu (8/9/2019).

Baca Juga

Seluruh Fraksi Setuju Revisi UU KPK Jadi Usul Inisatif DPR

Saut mengapresiasi pegawai KPK yang peduli dengan nasib pemberantasan korupsi. Menurutnya, semangat melawan korupsi harus terus digelorakan.

"Saya mengulangi, hari ini kita bukan sedang melukis ketakutan, kita sedang bicara fakta. Energi kita tidak akan pernah habis, akan kita isi terus," ucapnya.

Pada kesempatan terpisah akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Bambang Saputra menilai KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK perlu melibatkan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian.

"Dalam menangani kasus korupsi di negeri ini, KPK tidak sendirian. Masih ada kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki tanggung jawab sama dalam memerangi korupsi. Saya yakin, sekarang kepolisian dan kejaksaan sudah sangat professional menjalankan tugasnya," ucap Bambang.

Menurutnya, RUU KPK yang konprehensif penting demi perbaikan negeri ke depan. Pemberantasan korupsi tidak dilakukan sebatas penangkapan yang dianggap sebagai prestasi.

Pencegahan korupsi, kata dia juga penting karena majunya suatu bangsa ditandai dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk tidak korupsi.

"Hemat saya bapak Presiden Joko Widodo agar tidak setengah hati menyikapi persoalan RUU KPK dan segera memerintahkan menterinya membahas bersama DPR," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi