LPJ Airlangga Singgung Dualisme Kepemimpinan Golkar hingga Setya Novanto

JAKARTA, iNew.id - Rapat Paripurna II Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar dipimpin oleh Azis Syamsuddin, Dedi Mulyadi, Sarmuji, Tetty Paruntu dan Roem Kono di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Agenda rapat, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Airlangga dalam LPJ menyampaikan, apa saja yang dilakukan oleh kepengurusannya selama dua tahun terakhir, sejak 2017 dalam rangka mewujudkan visi dan misi partai.

Penasihat Senior PM Ungkap Jepang Perlu Kembangkan Senjata Nuklir Sendiri

"Partai Golkar memberikan amanat kepada saya untuk memimpin partai ini dalam kurun waktu yang singkat hanya dua tahun. Berkat dukungan seluruh pimpinan, kader dan senior Partai Golkar amanah dan harapan tersebut telah dijalankan dengan baik," ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, sejak 2014 sampai 2016, terjadi dualisme kepengurusan Golkar baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang menyebabkan konsolidasi organisasi, kaderisasi dan pembinaan partai sebelum kepemimpinannya menjadi tidak berjalan.

Kelakar Jokowi saat Hadir di Munas Partai Golkar: Hawanya Sejuk

Kondisi itu dinilai memengaruhi tingkat kemenangan yang diraih dalam pilkada 2015 hanya mencapai di bawah 50 persen atau jauh dari target yang diharapkan serta tidak sedikit kader-kader Golkar yang maju dalam pilkada tersebut diusung oleh partai lain. Bahkan setelah terpilih ada di antara mereka yang pindah ke partai yang mendukungnya.

Kemudian, kata dia Golkar menggelar Munas Luar Biasa (Munaslub) pada 2016. Munaslub memutuskan posisi politik Partai Golkar semula berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih kemudian berubah menjadi partai pendukung Pemerintah Jokowi-JK bersama Koalisi Indonesia Hebat.

Dia menuturkan, dalam perjalanannya Partai Golkar mengalami hambatan karena Ketua Umum Partai Golkar saat itu Setya Novanto terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Golkar, kembali menggelar Munaslub 2017 dan dia terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi menggantikan Setya Novanto. "Ibarat kapal yang telah oleng dihantam badai besar, Golkar memenangkan nahkoda untuk menyelamatkan kapal tersebut sehingga penumpang bisa selamat sampai tujuan," katanya.

Saat itu tidak ada program umum yang ditetapkan. Kepengurusannya lebih fokus bagaimana memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Waktu yang tersedia sangat terbatas di mana waktu persiapan pilkada kurang dari tujuh bulan sementara persiapan Pemilu 2019 hanya 15 bulan. Rentang waktu yang sangat pendek untuk menyiapkan perhelatan akbar Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif," ucapnya.

Keterbatasan waktu membuat dia harus bergerak cepat menyusun strategi kreatif untuk menarik simpati publik dengan mencanangkan sebuah tagline yakni, Golkar Bersih Golkar Bangkit yang menurutnya sangat bertenaga dan bergema ke seantero negeri.

Selain itu, selama dua tahun terakhir dia menerapkan sanksi tegas berupa pemberhentian dari semua posisi di internal partai, terhadap kader yang terlibat korupsi. "Golkar punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun citranya belum pulih, Partai Golkar tetap percaya diri memasuki gelanggang Pemilu serentak di tahun 2019," katanya.

Usahanya dinilai tidak sia-sia, Partai Golkar berhasil mematahkan prediksi sejumlah kalangan yang menyebutkan Parta Golkar akan berada di posisi ketiga di bawah PDIP dan Partai Gerindra.

"Namun ternyata perolehan kursi Golkar diluar perkiraan banyak pihak karena mampu bertahan sebagai pemenang kedua dengan memperoleh 85 kursi DPR," katanya.

Editor: Kurnia Illahi