LPOI Serukan Petisi: Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Kepentingan Pribadi Bentuk Kezaliman

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyuarakan Petisi Ulama untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial. Petisi itu merupakan bentuk keprihatinan atas krisis demokrasi dan keadilan sosial yang semakin mengkhawatirkan. 

Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj mengingatkan seluruh pihak untuk menjunjung tinggi demokrasi. Mereka juga menyerukan agar keadilan sosial harus diimplementasikan tanpa membeda-bedakan.

Baca Juga

Kekejaman RSF di El-Fasher: Ratusan Mayat Warga Sipil Dikubur di Kuburan Massal, Lainnya Dibakar

"Semua warga bangsa harus mendapatkan hak dan menjalani kewajiban yang sama serta harus patuh terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum dan pelanggaran yang menyalahi norma keadilan dan tidak bisa dibiarkan," kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/2/2024).

Said menyatakan, negara harus tetap tegak berdiri dengan tata kelola yang demokratis, adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. 

Baca Juga

TPN Sebut Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Solo untuk Ingatkan Jokowi soal Jalan Demokrasi

"Penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya negara, untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah bentuk kedholiman yang tidak bisa ditolelir," tuturnya.

Mantan Ketua PBNU itu mengutuk keras segala bentuk kesewenang-wenangan, otoritaritarianisme, sikap semena-mena dan semaunya sendiri. Dia berkata, penegakan hukum dalam Islam adalah mandat kehidupan yang harus dijalani.

Baca Juga

Ganjar Pranowo Sebut Tinju Rakyat akan Temukan Kebenaran dan Demokrasi

"Memberi peringatan dan kritik terhadap situasi sosial, terhadap realitas demokrasi dan kritik terhadap penyelenggara negara yang disinyalir tidak selaras dan atau menabrak konstitusi dan peraturan perundangan-undangan, adalah sikap yang tidak dilarang dalam Islam sejauh tetap menggunakan tata cara yang santun dan konstitusional," kata dia.

"Rakyat tidak boleh dibungkam dan pemerintah tidak boleh antikritik, karena pemerintah adalah pelayan umat, al imam khodimul ummah," tegasnya.

Baca Juga

Aksi Demo BEM Se-DIY Desak Selamatkan Demokrasi Diwarnai Saling Dorong

Said mengingatkan, Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan berideologi Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. 

"Wajib hukumnya setiap warga negaranya dengan tanpa terkecuali, untuk berkomitmen terhadap kokohnya demokrasi dan tegaknya keadilan sosial," kata Said.

Baca Juga

Walhi di Hadapan Ganjar: Demokrasi Indonesia Sedang Sakit

Berikut 9 poin Petisi Ulama untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial 14 ormas LPOI:

1. Menjunjung demokrasi dan menegakkan konstitusi dengan cara-cara yang konstitusonal, dan bila nyata-nyata terjadi pelanggaran, segera ambil tindakan seadil-adilnya selaras hati nurani rakyat.

2. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

3. Memberantas mafia hukum, mafia tanah dan praktik oligarki yang merugikan bangsa, serta mengakhiri berbagai kesewenang-wenangan yang merugikan kepentingan rakyat.

4. Mewujudkan penyelenggaran Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai dan menolak terhadap berbagai Intervensi oknum penyelenggara negara dalam Pilpres 2024, serta menyerukan untuk menghentikan pemihakan oknum-oknum penyelenggara negara terhadap salah satu pasangan calon, agar demokrasi dapat tegak dan pemilu bermartabat.

5. Menghentikan berbagai upaya penyalagunaan kekuasaan dan atau pemanfaatan sumber daya negara, untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan dalih apapun.

6. Mendukung berbagai upaya pemihakan terhadap masa depan dan nasib rakyat, dengan memberikan afirmasi, proteksi dan fasilitasi lapangan kerja lebih luas, terjamin dan berkelanjutan. Bukan hanya melanggengkan praktek pemberian bantuan yang hanya menimbulkan efek ketergantuangan baru dan mudah di klaim sebagai bantuan personal dan atau kelompok tertentu.

7. Negara harus hadir untuk penegakan demokrasi dan keadilan sosial. Penyelenggara negara tidak boleh antikritik dan harus lebih tegas memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan aman damai dan tanpa ada kecurangan. negara tidak boleh kalah dengan siapa pun.

8. Menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan serta mewujudkan situasi damai dan menjaga tata kelola negara secara konstitusional.

9. Mengajak seluruh umat, seluruh warga bangsa untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan menolak money politik. Sekaligus menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama untuk bermunajat kepada Allah SWT agar bangsa dan negara Indonesia senantiasa aman, damai, makmur dan sentosa.

Editor: Rizky Agustian