LPSK Siapkan Pemulihan bagi Keluarga Korban Kasus TPPO yang Diungkap Polda Metro Jaya

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan layanan pemulihan tidak hanya bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tetapi juga anggota keluarga yang terdampak. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain pemulihan medis, psikologis, psikososial, hingga dukungan pendidikan bagi anak korban.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers pengungkapan tujuh perkara TPPO dengan 30 korban oleh Polda Metro Jaya. Kasus tersebut antara lain berkaitan dengan pengiriman warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia dan Malaysia.

Baca Juga

LPSK Terima 8 Permohonan Perlindungan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo, Belum Ada Justice Collaborator

Menurut Wawan, dampak perdagangan orang tidak berhenti pada korban yang mengalami tindak pidana secara langsung. Keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan, juga bisa mengalami dampak sehingga membutuhkan penanganan.

“Selain memberikan pelindungan, LPSK juga memiliki layanan pemulihan bagi korban, baik secara medis, psikologis, maupun psikososial. Keluarga korban juga dapat memperoleh layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Wawan, Sabtu (14/11/2026).

Baca Juga

8 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo Minta Pelindungan LPSK, 1 Ajukan Justice Collaborator

Wawan menjelaskan, bentuk pemulihan akan disesuaikan dengan kondisi setiap korban dan keluarganya. Salah satu dukungan yang dapat diberikan adalah layanan psikososial di bidang pendidikan untuk anak korban.

"Karena itu, bentuk layanan psikososial akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing korban maupun keluarganya," katanya.

Baca Juga

LPSK Telaah Permohonan Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo 

Selain pemulihan, Wawan turut menjelaskan mengenai hak restitusi. Menurut dia, restitusi merupakan hak korban tindak pidana yang menjadi kewajiban pelaku atau pihak ketiga.

Meski demikian, keluarga korban tetap dapat mengakses layanan pemulihan lain melalui LPSK sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Bentuknya antara lain bantuan psikososial berupa dukungan modal usaha maupun pendidikan bagi anak korban.

Baca Juga

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Ajukan Perlindungan 6 Saksi ke LPSK

Wawan juga memaparkan jumlah permohonan pelindungan yang diterima LPSK. Hingga 11 November 2026, tercatat ada 15.836 permohonan, dengan 217 di antaranya berasal dari korban TPPO.

LPSK menghormati proses hukum yang sedang berjalan dalam penanganan tujuh perkara tersebut. Lembaga itu siap menindaklanjuti permohonan pelindungan maupun kebutuhan pemulihan yang diajukan korban, pendamping, atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan.

Baca Juga

Kubu Eks Jampidsus Febrie Protes ke LPSK, Tegaskan Ferry Boboho Tak Layak Dilindungi

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap tujuh perkara TPPO dan menetapkan 19 orang sebagai tersangka. Total korban dalam pengungkapan tersebut mencapai 30 orang.

Ketujuh perkara itu memiliki beragam modus, mulai dari perekrutan dan pengiriman WNI ke luar negeri secara nonprosedural, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai dengan janji.

Selain itu, polisi juga mengungkap eksploitasi anak buah kapal (ABK) melalui penjeratan utang serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan.

Editor: Donald Karouw