Lukas Enembe Merasa Dizalimi, Minta Dibebaskan
JAKARTA, iNews.id - Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe kembali membantah telah menerima suap atau gratifikasi seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lukas merasa dalam kasus ini dirinya telah dizalimi.
"Mengenai uang Rp10,4 miliar dari Piton Enumbi, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apa-apa karena saksi Piton tidak pernah dihadirkan dalam persidangan," kata Lukas dalam duplik yang dibacakan pengacaranya, Petrus Bala Pattyona di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
"Dengan adanya bantahan penjelasan tentang ketiga materi suap atau gratifikasi tersebut, sesungguhnya telah terbukti bahwa saya didakwa tanpa bukti apa pun dan saya telah dizalimi," sambungnya.
Selain itu, Lukas mengklaim sebanyak 17 orang saksi yang sudah diperiksa di persidangan tidak mampu membuktikan bahwa dirinya telah menerima suap dan gratifikasi tersebut.
"Dari ke-17 saksi yang diajukan dalam persidangan termasuk bukti surat dan keterangan saya sebagai terdakwa, telah membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," tulis Lukas.
Atas dasar itu, Lukas meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor membebaskannya dari segala dakwaan.
"Saya mohon agar majelis hakim dapat memutuskan berdasarkan fakta-fakta bahwa saya tidak bersalah dan dengan itu dapat membebaskan saya dari segala dakwaan," kata Lukas.
Sebelumnya, Lukas Enembe dituntut 10 tahun dan 6 bulan penjara oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lukas juga dituntut untuk membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Jaksa menyatakan Lukas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Lukas diyakini telah menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Editor: Reza Fajri