Mahasiswa: Tak Perlu Campur Tangan Asing Selesaikan Masalah Papua

JAKARTA, iNews.id – Mahasiswa Papua menyayangkan usulan Gubernur Papua, Lukas Enambe, yang menyatakan perlunya melibatkan pihak asing dalam menyelesaikan permasalahan bumi cendrawasih. Pelibatan pihak asing dalam penyelesaian permasalahan Papua dinilai tidak etis lantaran Papua menjadi bagian dari Indonesia sebagai negara berdaulat.

“Penyelesaian masalah Papua tak perlu campur tangan asing,” ujar mahasiswa Papua yang tinggal di Yogyakarta, Edward Krey, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

Edward menuturkan, dia mendengar kabar bahwa Gubernur Lukas meminta agar internasional diundang untuk ikut memulihkan situasi Papua pascakerusuhan di sejumlah titik yang terjadi di wilayah itu. Tujuannya adalah agar provinsi paling timur Indonesia itu kembali kondusif.

“Benarkah Gubernur Lukas Enembe menginginkan agar orang-orang asing diundang untuk menyelesaikan masalah ini?” tanya dia.

Edward pun lantas menyampaikan salah satu prinsip utama dalam hubungan internasional, yaitu dilarang untuk mecampuri atau mengintervensi urusan negara lain. Atas dasar prinsip itu, jika Indonesia mengundang negara lain untuk ikut menyelesaikan masalah di Papua, bukankah itu sama saja dengan bentuk intervensi asing terhadap urusan dalam negeri NKRI? Bagaimana jika negara itu kemudian memaksakan kehendaknya terhadap Indonesia?

“Kalau di sana terjadi pembunuhan massal atau besar-besaran yang kini lazim disebut genosida, Indonesia bisa mengundang pemerintah asing atau organisasi dunia, seperti PBB, untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi genosida,” ucapnya.

Edward pun kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua. Dia mencontohkan, kasus pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan pencurian dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Masalahnya adalah sudah adakah orang-orang di Papua yang minta internasional untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata alias KKB tersebut? Jangan hanya Pemerintah Indonesia yang ‘disuruh’ mendatangkan orang-orang asing. Ulah KKB-KKB harus dibasmi karena telah menyengsarakan mayoritas orang Papua dan Papa Barat,” katanya.

Edward menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama lima tahun pertama pemerintahannya hingga 20 Oktober 2019 telah membuat berbagai proyek dan program untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Bahkan, kini sudah ada program yang disebut “Satu Harga BBM”.

Dengan demikian, menurut dia, tidak ada lagi harga BBM di Papua dan Papua Barat yang satu liternya sampai puluhan ribu rupiah, sedangkan di Jawa hanya beberapa ribu rupiah. “Pada saat ini, sedang dibangun proyek Tol Papua untuk mempermudah transportasi, mengurangi ekonomi berbiaya tinggi sehingga dapat mempermudah hubungan antardaerah,” ujar dia.

Menurut Edward, Berbagai proyek di Papua tersebut memang belum berarti akan selesainya semua kendala. Akan tetapi, rakyat Papua harus sadar dan yakin bahwa siapa pun presiden NKRI dan apa pun proyeknya, semuanya hanya satu tujuannya, yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Di sisi lainnya, Edward juga mengimbau rakyat Papua dan Papua Barat untuk aktif memberantas korupsi yang masih sering terjadi di sana. Di samping itu, jangan lagi terus-terusan terjadi ada karyawan pemerintah atau bahkan pejabat yang meninggalkan daerahnya untuk berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas.

Menurut Edward, rakyat Papua perlu menyadari bahwa tugas utama mereka adalah membangun Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sama sekali bukan “anak tiri” bagi NKRI. Dia meyaini, semua 34 povinsi di Tanah Air adalah anak emas alias kesayangan pemerintah di Ibu Kota NKRI yang sekitar 2 tahun lagi akan mulai pindah ke Kalimantan Timur.

“Percayalah bahwa NKRI bisa menyelesaikan sendiri masalah atau persoalannya,” ucap Edward.

Editor: Ahmad Islamy Jamil