Mahfud MD Buka Suara Tanggapi Tudingan Luhut dan Erick Thohir Terlibat Bisnis PCR

JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait polemik bisnis tes PCR yang diduga melibatkan pejabat dan pengusaha di Indonesia. Dua pejabat yang disebut-sebut terafiliasi dengan bisnis tes PCR yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Mahfud mejelaskan kontroversi penanganan Covid-19 di Indonesia telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Menurutnya, ada tudingan Perppu sengaja dibuat guna mengorupsi dan menggarong keuangan negara dengan menggunakan hukum.

Kisah PM China Lolos dari Pesawat Maut yang Meledak di Langit Natuna Indonesia

Mahfud menegaskan tujuan penerbitan Perppu tersebut tidak demikian. Alasan pemerintah waktu itu jelas untuk menangani pandemi Covid-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Menurut hukum keuangan, pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi Covid-19 diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, pemerintah membuat Perppu,” kata Mahfud.

Luhut Tegaskan Tak Ambil Keuntungan Bisnis Tes PCR : Silakan Audit Saja

Dalam perjalanannya, DPR kemudian menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mahfud mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memperkuat frasa di Pasal 27 ayat (2) ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3).

Dia menuturkan, situasi mencekam pada paruh pertama 2020 saat Covid-19 mulai mewabah telah mendorong presiden mengajak peran serta masyarakat untuk menanggulanginya dengan solidaritas sosial, tenang, dan kreatif. Menurut dia, saat itu, masyarakat seperti terteror dengan horor Covid-19.

"Alat kesehatan tidak ada, masker hilang dari pasar karena ditimbun oleh pedagang gelap dan dijual dengan harga puluhan kali lipat, rumah sakit banyak yang menolak pasien Covid-19 karena jika pernah menerima pasien Covid bisa dijauhi orang," katanya.

Mahfud mengatakan pemerintah berebutan dengan negara-negara besar yang juga panik untuk membeli APD dan obat-obatan. Kontroversi antar dokter, antar ahli agama, antar sosiolog menurutnya juga semakin membuat masyarakat panik.

Dalam situasi seperti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kata Mahfud mendorong perguruan tinggi melakukan penelitian, membuat vaksin, obat, dan APD. Atas seruan Presiden itu, muncul lah kegiatan industri masker di berbagai daerah, muncul obat-obatan tradisional seperti minuman pokak, ramuan telor-jahe, obat sedot antivirus, dan sebagainya.

Kemudian, bermunculan pula hasil penelitian dari berbagai kampus. Salah satunya yaitu UGM yang memperkenalkan G-Nose dan dari Unair lahir lima racikan obat untuk mengobati Covid-19 sesuai dengan tingkat komplikasinya.

Dalam situasi itu pula banyak kelompok masyarakat merespons seruan DPR, termasuk Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir yang mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (SGI). Adapun tujuannya guna membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat test Covid-18.

Menurut dia, tak semua pengadaan berbayar, namun juga ada yang gratis. Dia mengaku dalam hal ini tidak bermaksud untuk membela Luhut dan Erick Thohir. Sebab dia hanya menjelaskan konteks kebutuhan masyarakat kala itu.

"Saya tak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dibuat horor oleh Covid-19, dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat tes dan obat. Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya," tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama