Mahfud MD: Dugaan Korupsi di Asabri Tak Kalah Fantastis dari Jiwasraya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) diusut tutas. Menurut informasi yang didapatnya, dugaan korupsi itu bernilai triliunan rupiah.

"Ya, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya (PT Asuransi Jiwasraya), di atas Rp10 triliun," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Baca Juga

3 Astronot Terjebak di Stasiun Luar Angkasa, China Luncurkan Misi Penyelamatan

Mahfud menerangkan, kasus dugaan korupsi Asabri semula diketahuinya dari pemberitaan media. Namun, dia kemudian mengomunikasikan isu itu ke sejumlah pejabat berwenang yang mengatakan sinyalemen itu benar.

"Nah, kalau iya, jangan didiamkan," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

BACA JUGA: Dari Saham Gorengan hingga Dugaan Korupsi, Ini Fakta-Fakta Seputar Jiwasraya

Mahfud menegaskan, jika memang ada dugaan korupsi, harus digiring ke proses hukum supaya kejelasan dan kebenaran persoalan itu terungkap.

Jangan sampai orang-orang kecil, prajurit dan tentara bekerja mati-matian, hingga meninggalkan tempat lama-lama, namun sesudah pensiun malah disengsarakan.

Semasa menjabat menteri pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid, Mahfud pernah mengingatkan adanya dugaan korupsi di Asabri. Kasus itu kemudian diusut hingga sampai pengadilan.

”Kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yang sangat besar," katanya.

Untuk diketahui, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019. Penurunan harga saham bahkan dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun. Ada dugaan terjadi korupsi di perusahaan ini seperti terjadi di Jiwasraya.

Mahfud mengaku segera memanggil menteri terkait yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Tohir untuk membahas masalah ini.

Jika memang terungkap ada kasus hukum, harus diusut hingga pengadilan. Jangan sampai banyak pihak, termasuk keuangan negara dirugikan.

Editor: Zen Teguh