Mahfud MD Ingin Penertiban Birokrasi dan Aparat Penegak Hukum untuk Selesaikan Masalah Adat

JAKARTA, iNews.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan ingin melakukan reformasi aparat dan penegak hukum untuk selesaikan masalah adat. Saat ini ada 2.587 kasus tanah adat di Indonesia.

Awalnya, Mahfud MD menjawab pertanyaan dari panelis pada debat keempat Pilpres 2024. Mahfud ditanya tentang kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat, akibatnya sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan kemiskinan perempuan adat.

Baca Juga

4 Alasan Perang Nuklir Makin Nyata sejak Puncak Perang Dingin

“Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman. Bahwa, saat ini di tahun 2024 ini berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini,” kata Mahfud di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Mahfud pun mengatakan bahwa aturan sudah dilaksanakan namun justru aparatnya tidak melaksanakan aturannya. 

Baca Juga

Mahfud MD Soroti Pertambangan Ilegal: Banyak Mafianya, Di-Backing Aparat

“Ada orang yang mengatakan ada aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, tidak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan, akalnya banyak sekali," katanya.