Mahfud MD: KPK Bisa Supervisi Kasus Djoko Tjandra dan Pinangki di Kejagung

JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memanggil pejabat Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Kejaksaan Agung serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas peraturan presiden terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Perpres ini direncanakan segera disampaikan ke presiden untuk diundangkan.

Mahfud MD menuturkan, dalam peraturan itu disebutkan KPK berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Polri dalam rangka supervisi jika memenuhi syarat–syarat tertentu.
Dalam pertemuan ini dicapai kesepakatan atau kesamaan pandangan tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri.

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

“Jadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Polri dalam rangka supervisi,” ujar Mahfud seusai gelar rapat terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (2/9/2020).

Dia menjelaskan, syarat-syarat tersebut sudah ada dalam undan-undang tersendiri. Pengambilalihan bisa dilakukan ketika ada laporan mayarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut.

Pengacara Ungkap Aliran Uang Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki untuk Mengurus Fatwa MA

Keseluruhan hal tersebut sudah ada di undang-undang dan disepakati menjadi bagian dari supervisi yang bisa diambil alih oleh KPK dari Kejaksaan Agung maupun Polri.

Terkait dengan kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Mahfud menjelaskan bahwa KPK bisa memberikan pandangan dan juga diundang hadir untuk sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani.

Kabareskrim Polri, kata dia, sudah memberi contoh langkah yang dilakukan dalam bentuk pelibatan di dalam gelar perkara di Polri. Kejaksaan Agung pun sudah diberitahu bahwa dia terbuka dalam rangka supervisi sehingga KPK bisa diundang untuk hadir ikut menilai di dalam sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani.

“Nah disitu nanti KPK bisa menyatakan pandangannya. Apakah ini sudah oke, proporsional, atau harus diambil alih, kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ,” ujar Mahfud.

Hadir dalam rapat tersebut Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango dan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Editor: Zen Teguh