Menko Polkam: Pemerintah Jamin Penegakan Hukum Kasus Korupsi Transparan dan Berkeadilan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum, termasuk dalam penanganan perkara korupsi. Dia memastikan setiap perkara ditangani secara profesional, independen, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menko Polkam menekankan, pemerintah terus menjaga sinergi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum sebagai kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Menurutnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum secara adil serta memberantas korupsi demi kepentingan bangsa dan negara. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. 

Baca Juga

Suasana Terkini Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah di Jaksel, Sepi Tanpa Penjagaan TNI

"Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif," kata Menko Polkam, Jumat (10/7/2026).

Dia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi maupun konstruksi narasi yang tidak didasarkan pada fakta. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengganggu situasi yang kondusif, serta menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga

Jampidsus Akui Rumah Mewah di Sentul Miliknya, Lokasi Temuan Uang Rp476 Miliar dan Emas 74 Kg

"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.