Mahfud MD: Pemerintah Dorong UU Perampasan Aset Segera Disahkan

JAKARTA, iNews.id - Rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana didorong oleh masyarakat. Pemerintah diminta terus mendorong agar segera diagendakan pengesahannya di DPR.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, usai menerima audiensi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, di kantornya Jumat (16/9/2022).

Baca Juga

10 Jet Tempur Tercanggih Dunia Tahun 2025, Apakah F-35 AS Masih Nomor 1?

"Pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya, agar segera diagendakan, karena itu perlu bagi bangsa, dan tidak merugikan siapapun tapi merugikan orang yang melakukan korupsi dan menguntungkan negara," ujar Mahfud MD.

Ia menjelaskan pemerintah punya komitmen kuat menyelesaikan undang-undang perampasan aset. Menurut Mahfud, rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana sudah sampai ke DPR.

Baca Juga

Shin Tae-yong Beberkan Kondisi Cahya Supriadi usai Tergeletak di Lapangan Pertandingan

"Presiden juga terus menanyakan ini sudah sampai dimana prosesnya, saya sampaikan sudah di DPR dan sudah di Prolegnas yang khusus untuk undang undang perampasan aset," kata Mahfud MD.