Mahfud MD Sebut Kasus Sengketa Pilkada 2020 Akan Diproses Lebih Cepat

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan diproses lebih cepat sehingga tidak molor dari jadwal. Mahfud menyampaikan hal itu saat mengunjungi Kantor Mahkamah Agung (MA), Selasa (8/9/2020).

Dalam kunjungan itu, Mahfud ditemani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. Kedatangan Mahfud dan rombongan untuk memastikan jadwal pengadilan bisa dilakukan dengan waktu yang telah ditetapkan KPU.

Baca Juga

Turki Temukan Black Box Pesawat Jatuh yang Tewaskan Jenderal Libya, Apa Penyebab Tragedi Ini?

Hal tersebut, menurut Mahfud, penting dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi sengketa pilkada yang akan digelar pada Desember mendatang. "Tadi kami semua bertemu dengan pimpinan MA, lengkap tadi ada Ketua dan Wakil Ketua MA. Kami memastikan tentang jadwal peradilan, jika ada sengketa pilkada. Karena jika terjadi kemunduran waktu pilkada, maka kemudian kita perlu penyesuaian waktu," ujar Mahfud dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Mahfud mengatakan, Ketua MA Muhammad Syarifuddin akan memenuhi waktu yang disampaikan Ketua KPU maupun Bawaslu sehingga pilkada akan sesuai dengan waktu yang disusun KPU dan didukung pemerintah. Semua hal akan dipersiapkan, baik perangkat peradilan, sarana prasarana fisik maupun jaringan.

Baca Juga

Jokowi Minta Pilkada 2020 Tak Diwarnai Politik Identitas

Ketua Bawaslu, Abhan juga mengungkapkan soal kesiapan memproses kasus sengketa pilkada dengan waktu yang singkat. Pada prinsipnya masing-masing lembaga akan memaksimalkan waktu yang ada.

"Jadi soal waktu ini, masing-masing lembaga akan memakai waktu yang efektif, karena waktunya pendek. Misalnya Bawaslu punya waktu 12 hari kalender, maka semaksimal mungkin kami akan upayakan tidak sampai 12 hari. Mahkamah Agung juga akan berupaya demikian," tuturnya.

Baca Juga

Mahfud MD soal Politik Uang: Ada Eceran dan Borongan, Tak Bisa Dihindari

Sebagai payung hukum dalam percepatan penyelesaian sengketa pilkada, Mahfud menuturkan, MA juga sepakat akan segera membuatkan peraturan sehingga selambat-lambatnya pada 9 November seluruh perkara sudah diputus. Namun, dia berharap agar pilkada berjalan dengan lancar.

"Harapannya perkara itu tidak banyak. Bahwa ada perkara nanti, mudah-mudahan selesai di Bawaslu. Seumpama tidak selesai di situ, inilah pentingnya MA menjaga agar tidak melampui waktu," kata Mahfud.