Mahfud MD soal Politik Uang: Ada Eceran dan Borongan, Tak Bisa Dihindari

Felldy Utama ยท Sabtu, 05 September 2020 - 21:09 WIB
Mahfud MD soal Politik Uang: Ada Eceran dan Borongan, Tak Bisa Dihindari

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: iNews.id/Riezky Maulana).

JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah (pilkada), baik langsung maupun tidak langsung, berpotensi diwarnai politik uang (money politics). Isu money politics ini juga kerap menjadi perdebatan mengenai model pilkada di Indonesia.

Penjelasan Mahfud disampaikan dalam webinar bertajuk ‘Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal’ yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu (5/9/2020). Menurut pakar hukum tata negara ini, politik uang tak dimungkiri terjadi, baik dalam pilkada tidak langsung maupun langsung.

"Apakah di dalam pilkada itu ada money politics? Selalu ada," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, praktik politik uang itu berbeda tergantung sistem pilkada. Dalam pilkada langsung, praktik politik uang yang terjadi dilakukan secara 'eceran' (personal), sementara pada pilkada tidak langsung 'borongan' (berjamaah atau orang banyak, merujuk pada fraksi parpol di DPRD).

"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politicnya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ya bayar kepada rakyat pakai amplop-amplop satu persatu," ujarnya.

"Itu sama ada money politics-nya, tinggal kita mau eceran apa borongan? Kan begitu, sama-sama tidak bisa dihindari," tutur dia.

Mahfud lantas menuturkan pengalaman ketika dirinya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, pilkada juga diwarnai banyak kecurangan, seperti penggunaan dana pemerintah, hingga peristiwa kriminalitas. Setidaknya terdapat 12 jenis pelanggaran pilkada, mulai administratif hingga pidana.

Berbagai pelanggaran itu yang kerap mencuatkan isu pilkada akan kembali ke model lama atau tidak langsung. Namun sampai saat ini pilkada langsung yang dipilih.

"Jadi itu sudah final secara hukum itulah pilihan kita. Itulah sejarahnya mengapa kita harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung, karena kita tidak bisa lagi memutar jarum sejarah, perdebatan sudah selesai," ucap menteri pertahanan era Presiden Gus Dur itu.

Editor : Zen Teguh