Mahfud MD: Siapa Bilang Pemerintah Mendiskreditkan Orang Islam?
PADANG, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan pandangan sebagian pihak yang menyatakan pemerintah saat ini selalu mendiskreditkan Islam. Pernyataan itu disampaikan dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Andalas secara daring, Kamis (17/9/2020).
Dia mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin selalu memperhatikan umat Islam. Buktinya, pemerintah menyiapkan Undang-Undang (UU) khusus untuk pesantran.
"Siapa bilang Pemerintah mendiskreditkan orang Islam, Presiden orang Islam, pesantren disediakan dan dibuatkan undang-undangnya, mau naik haji dilayani," kata Mahfud di Padang, Sumatra Barat (Sumbar) Kamis.
Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini, omong kosong jika ada yang mengatakan di Indonesia terjadi Islamofobia. Dia memaparkan, Islamofobia terjadi pada zaman Belanda karena orang Islam ditakuti dan disingkirkan dari pergaulan hidup bernegara.
"Coba orang Islam di zaman Belanda jadi pejabat tidak boleh, sekolah tak boleh, tapi setelah Indonesia merdeka orang Islam sudah bisa jadi tentara," ujarnya.
Setelah merdeka, Mahfud menuturkan, dibuat kebijakan orang Islam mengikuti pendidikan sehingga sekarang sudah bisa menjadi kapolri, hingga panglima TNI. "Oleh sebab itu kalau ada aparat menangkap orang yang melakukan pengeboman, bukan Islamnya yang dipersoalkan tapi terorisnya dan itu siapa saja karena yang dilakukan melanggar ajaran agama dan hukum negara," tuturnya.
Mahfud mengajak umat Islam berperan untuk Indonesia. Namun, juga tetap mengikuti prosedur kenegaraan yang ada dan menerima perbedaan. "Jangan saling mendiskriminasi karena yang paling utama adalah prestasi sesuai dengan porsi dan keahlian masing-masing untuk bersama-sama membangun negara ini agar lebih maju," ujarnya.
Pemerintah, Mahfud memastikan, melindungi setiap pemeluk agama dengan mempersilakan setiap warga menjalani ibadah masing-masing. Itulah, menurut dia, negara kesatuan berdasarkan Pancasila.
Mahfud juga menyebutkan, semua komponen bangsa sudah sepakat Indonesia negara demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi. "Ikuti aturan main demokrasi, apakah demokrasi itu baik. Tidak, demokrasi jelek, tapi lebih jelek lagi yang bukan demokrasi," katanya.
Mahfud mengatakan, demokrasi memberikan penghargaan kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri.
Editor: Djibril Muhammad