Mahfud MD soal Isu Kabinet Prabowo Berisi 40 Menteri: Kurang Bagus Lho

Baca Juga

PDIP soal Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club: Gimik agar Terlihat Negarawan Sejati

Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya tidak sinkron antara direktorat satu dengan yang lainnya. 

Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca Juga

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dengan TKN Prabowo-Gibran, Singgung Gaya Politik Toxic

"AHU (administrasi hukum umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Pemasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," ujarnya.

Dia menilai wajar jika pemerintahan mendatang melakukan penyempurnaan tugas dan fungsi dari setiap kementerian dan lembaga yang ada. 

Baca Juga

Gerindra Nilai Wajar Jika Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Hanya dari Anggota Koalisi

"Konsekuensinya ya itu, dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tutur Habiburokhman.

Editor: Rizky Agustian