Mahfud Minta Calon Kepala Daerah Pentingkan Moralitas: Hindari Praktik Politik Uang

BOGOR, iNews.id - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan calon kepala daerah untuk mementingkan moralitas dalam Pilkada 2024. Elektabilitas dan moralitas harus diperhatikan. 

Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam pelatihan Tim Pemenangan Pilkada 2024 yang digelar PDI Perjuangan, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/7/2024).

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

"Jangan melihat elektabilitas saja, tanpa moralitas itu berbahaya. Akan tetapi, moralitas tanpa elektabilitas, itu ya tidak akan terpilih. Jadi harus diperhatikan keduanya," kata Mahfud dalam keterangannya.

Mahfud menyebut, PDIP merupakan contoh aset bangsa yang terus berusaha menciptakan modal sosial yang baik dengan menerapkan politik tanpa mahar. Dia mencontohkan saat Pilpres 2024, PDIP tidak meminta uang sepeser pun darinya. 

Baca Juga

PDIP: Andika Perkasa Prioritas Utama jadi Cagub Jakarta

"Saya yakin jika melalui jalur resmi PDI Perjuangan di pilkada itu tanpa mahar politik, contoh saya di Pilpres 2024 lalu sama sekali tidak diminta sepeser pun, padahal kita tahu biaya saksi besar sekali. Nah itu hal yang baik, karena bagaimana pun politik uang itu nantinya bisa menyebabkan praktik-praktik korupsi," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud bercerita, banyak kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah di Indonesia karena maraknya praktik politik uang di pilkada. Praktik politik uang tersebut biasanya muncul dari proses mahar politik. 

Baca Juga

PDIP Tak Khawatirkan Jokowi Effect di Pilgub Jateng, Yakin dengan Kekuatan Partai

Bahkan saat kepala daerah masih dipilih oleh DPRD pada era awal reformasi, proses politik uang juga terjadi, yaitu jual beli kursi DPRD. 

Baca Juga

PDIP Prioritaskan Kader Partai Maju di Pilgub Jakarta 2024

Beberapa modus praktik korupsi kepala daerah, antara lain mark up dan mark down proyek, kolusi dengan vendor dalam bentuk kick back, korupsi di bidang perizinan, pemerasan dalam rekrutmen pejabat daerah dan pegawai, kolusi dengan DPRD untuk memuluskan satu kebijakan atau proyek, hingga penyalahgunaan bansos saat menjelang pilkada. 

"Mari kita hindari praktik politik uang, agar praktik-praktik korupsi bisa dihindari saat kita menjabat kepala daerah. Dengan demikian, kita bisa mewariskan bangsa kita yang berkah ini ke generasi-generasi selanjutnya dengan yang baik," pungkasnya. 

Editor: Faieq Hidayat