Mahfud Sebut Hak Angket Pemilu Tak Bisa Makzulkan Jokowi, Ini Penjelasannya

JAKARTA, iNews.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD optimistis hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir. Hanya saja, menurutnya, hak angket tidak bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, kata dia, proses pemakzulan presiden akan panjang, sedangkan masa jabatan Jokowi segera berakhir. 

Baca Juga

Gali Kebun untuk Kolam Renang, Pria Ini Temukan Harta Karun Emas Senilai Rp13,3 Miliar

"Tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan, angket itu ndak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden karena dari sudut teknis prosedural berbeda. Bisa saja nanti misalnya angket menyimpulkan satu, telah terjadi penyalahgunaan anggaran negara," kata Mahfud saat ditemui usai lari pagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024). 

"Yang kedua, telah terjadi korupsi. Nah kalau korupsi itu pemakzulan kan, itu nanti dibentuk panitia pemakzulan lagi, beda lagi, itu lama," sambungnya. 

Baca Juga

Mahfud MD Optimistis Usulan Hak Angket Kecurangan Pemilu Tak akan Mandek

Mahfud menjelaskan, ada dua jalur berbeda dalam mengusut dugaan kecurangan pemilu, yakni jalur politik dan hukum. 

Hak angket, kata Mahfud, merupakan jalur politik yang ditempuh untuk membuat proses Pemilu 2024 menjadi terang benderang dan tergugatnya adalah pemerintah. Sehingga, tidak akan memengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

Baca Juga

Wapres Sebut Hak Angket Urusan DPR, Pemerintah Tidak Terlibat

"Jalur politik, itu angket. Itu yang digugat adalah kebijakan pemerintah, bukan paslon, bukan KPU yang dipersoalkan di angket itu, tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang yang berimplikasi tentu saja dalam praktiknya terhadap pemilihan umum, tetapi tidak akan menafikan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK, itu angket," katanya. 

"Oleh sebab itu angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan, angket itu ndak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden, karena dari sudut teknis prosedural berbeda," sambungnya. 

Baca Juga

Respons Wapres soal Wacana Hak Angket Pemilu 2024

Sedangkan jalur hukum menyangkut apakah penghitungan suara Pemilu 2024 sah atau tidak. Yang kemungkinan berakibat pada terjadinya putaran kedua dalam pemungutan suara. 

"Saya ingin tegaskan lagi bahwa kalau jalur politik dan jalur hukum itu konsekuensinya berbeda. Kalau jalur hukum, itu konsekuensinya adalah pemilu, atau hasil perhitungan itu sah atau tidak, benar atau tidak yang ditetapkan oleh KPU," katanya. 

Baca Juga

Fraksi PPP Bahas Wacana Hak Angket DPR Pekan Depan

"Yang ujungnya nanti mungkin, satu, pemilu diulang, pemilu didiskualifikasi, atau mungkin ini sudah sah. Itu nanti yang akan dipertarungkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sesudah putusan MK nanti, nasib pilpres ini bagaimana angkanya," sambungnya. 

Editor: Rizky Agustian