Mantan Napi Terorisme Sebut Doktrin Ideologi Radikal Mengalami Perubahan

Rizki Maulana ยท Sabtu, 07 Maret 2020 - 16:53 WIB
Mantan Napi Terorisme Sebut Doktrin Ideologi Radikal Mengalami Perubahan

Mantan napi terorisme Haris Amir Fallah. (Foto: iNews.id/Rizki Maulana)

JAKARTA, iNews.id - Doktrin ideologi radikal yang menjadi pangkal aksi terorisme di Indonesia disebut mengalami perubahan dari masa ke masa. Penuturan itu disampaikan mantan narapidana terorisme, Haris Amir Fallah yang pernah menjadi terpidana kasus pendanaan latihan di Jalin Jantho, Aceh.

Saat masih berpegang pada ideologi tersebut, Haris mengatakan doktrin yang dilakukan kelompok radikal begitu keras. Menurutnya, doktrin yang didapatkannya dulu mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kafir dan semua warganya kafir.

"Belakangan agak halus ini, tetapi masih saja mereka menolak NKRI. Negara NKRI kata mereka kafir, tetapi sekarang tidak mengkafirkan semua penduduknya. Intinya, mereka itu menolak negara, Konsekuensinya ya harus hijrah dan lepas dari NKRI," ujarnya dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk "WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).

Pria yang merupakan penulis buku itu mengatakan, beberapa tahun lalu ISIS belum menurunkan perempuan dan anak-anak dalam aksi teror. Namun, belakangan mulai terlihat perubahan di mana para perempuan bisa sama atau bahkan lebih militan ketimbang laki-laki.

"ISIS itu awalnya tidak pernah mengerahkan wanita dalam aksiya. Tetapi belakangan wanita lebih militan dan radikal. Terakhir kasus bom di Polresta Medan, terpapar dari istrinya. Banyak juga yang saya kenal itu suaminya ditinggal sang istri untuk berhijrah ke sana (Suriah) karena tidak sepaham ideologinya," ucapnya.

Menurutnya remaja bahkan anak-anak memiliki peluang untuk terpapar ideologi radikal. Dia mengatakan hal itu tidak semua dialami anak-anak yang berada di lingkungan berideologi radikal dan hanya beberapa saja.

"Jangankan remaja, di bawah itu banyak yang sudah terpapar ideologi ISIS. Bahkan mereka sudah ikut dilatih, tetapi ini saya tidak anggap semuanya, ada beberapa saja," ujarnya.

Dia berharap, pemerintah dapat mendata pasti jumlah warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS untuk mencegah tindakan nekat mereka memaksa masuk kembali ke Indonesia. Menurutnya, jumlah pasti dari WNI eks ISIS, terutama anak-anak sangat sulit didapat.

"Setelah beberapa tahun mereka juga beranak-pinak. Ada yang melahirkan anak yang banyak. Bahkan dari satu pria yang hijrah ke sana, bisa menikahi empat perempuan, dan rata-rata sudah melahirkan. Jumlahnya sudah banyak," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan data terbaru warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang berada di kamp penampungan Suriah dan Turki mencapai 1.276 orang. Angka tersebut meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 689 orang.

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengungkapkan, dari ribuan WNI eks ISIS itu, sebanyak 297 masih memiliki paspor Indonesia. Dia mengaku, data tersebut sudah tervalidasi.

"Perkembangannya sampai hari kemarin, (dari data yang dikumpulkan) BNPT dan Densus, 1.276 (orang) dan tervalidasi mempunyai paspor Indonesia datanya lengkap 297," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Editor : Rizal Bomantama