Marak Kekerasan Pekerja Migran, Ketua DPR Dorong Isu Perlindungan PMI Dibahas di KTT ASEAN

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani akan mendorong isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibahas di forum pertemuan KTT ASEAN 2023. Mengingat banyak sekali kekerasan yang diterima para PMI di negara-negara tempatnya bekerja, khususnya PMI yang bekerja di sektor domestik.

“Kita tidak bisa berjuang sendiri menyelesaikan permasalahan lintas negara, tentunya harus ada kolaborasi antar negara supaya memperoleh solusi yang efektif. Karena PMI seringkali menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Puan, Senin (8/5/2023).

Baca Juga

Penyeberangan Rafah akan Dibuka Pekan Depan untuk Lalu Lintas 2 Arah

Seperti diketahui, Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023 yang puncak acaranya dilaksanakan di Labuan Bajo pada 9-11 mei 2023. KTT ASEAN ke-42 akan dihadiri kepala negara/pemerintahan, pimpinan parlemen, serta jajaran kementerian yang terlibat.

Menurut dia, KTT ASEAN merupakan forum yang tepat untuk mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Apalagi, kata Puan, banyak PMI yang bekerja di negara-negara ASEAN.

Baca Juga

Panglima TNI Ingin Masyarakat Labuan Bajo Terlibat Sukseskan KTT ASEAN 2023

“Dengan adanya dialog terbuka bersama forum parlemen se-Asia Tenggara, saya mengharapkan ada kepastian dari negara-negara tujuan PMI agar polemik ini tidak berkelanjutan. Karena selama ini, pemerintah kesulitan apabila ada warga negara yang menjadi korban untuk memberikan perlindungan,” lanjutnya.

Puan mengatakan, isu perlindungan PMI dan TPPO harus menjadi perhatian internasional karena semakin marak. Korban PMI akibat kekerasan dan TPPO pun juga terus bertambah. 

Baca Juga

Foto-Foto KM Sinabung Jadi Akomodasi Terapung KTT ASEAN ke-42

Terbaru, seorang PMI asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi di Malaysia oleh majikannya. Tak hanya itu, sebanyak 20 orang WNI menjadi korban perdagangan manusia atau TPPO di Myanmar dengan modus tawaran pekerjaan. 

Baca Juga

Presiden Jokowi Ungkap Bakal Ada Dialog Khusus Konflik Myanmar di KTT ASEAN Labuan Bajo

“DPR RI juga akan mendorong peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia melalui kampanye dan program edukasi yang dilaksanakan bersama oleh negara-negara ASEAN,” tegas Puan.

Tak hanya isu PMI dan perlindungan terhadap perempuan serta anak, DPR RI juga akan mengawal berbagai isu dalam agenda KTT ASEAN ke-42. Di antaranya penyusunan visi paska 2025, perkembangan di Myanmar, pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan arsitektur kesehatan di kawasan dan di luar kawasan serta penandatanganan ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

Baca Juga

Presiden Jokowi Sebut KTT ASEAN di Labuan Bajo Sudah Siap Diselenggarakan

"Parlemen ingin memberi kontribusi terhadap berbagai persoalan yang dibahas pada KTT ASEAN kali ini,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.

Selain itu, Puan memastikan komitmen AIPA bersama ASEAN untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjawab berbagai tantangan regional dan global. Serta memantapkan posisinya sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyatnya.

“Ini berfungsi sebagai platform bagi kami, parlemen anggota ASEAN, untuk menjalankan fungsi diplomasi parlementer kami, termasuk berbagi perspektif dan menjajaki cara baru untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat