Marak Temuan Desil Tak sesuai Kondisi Warga, DPR Desak BPS Evaluasi Pendataan

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti anomali dalam penentuan desil kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) diminta segera mengevaluasi proses penentuan dan pemutakhiran data agar bantuan sosial (bansos) serta bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati mengatakan, ketidaksesuaian data desil dengan kondisi faktual masyarakat berpotensi membuat keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial dan pendidikan.

Ini Penjelasan Kepala BPS soal Heboh Tukang Becak di Kulonprogo Masuk Desil 9

“Saat ini marak keluhan masyarakat terkait dengan penentuan desil yang tidak sesuai. Bahkan ada seorang tukang becak yang desilnya sama dengan anggota DPR RI, yaitu desil 9,” kata Esti dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Dia mencontohkan kasus Timbul, seorang tukang becak di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang status kesejahteraan keluarganya berubah dari desil 1 menjadi desil 9.

BPS Buka Suara soal Heboh Desil Warga Berubah: Semua Data Itu Dinamis

Perubahan tersebut berdampak terhadap akses pendidikan putranya, Luki Arya Wijaya, yang telah diterima di Program Studi Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Luki mengalami kesulitan memperoleh keringanan biaya kuliah dan mengakses Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena keluarganya tercatat dalam kelompok yang dianggap mampu.

“Negara tidak boleh membuat seorang anak berhenti kuliah hanya karena sistem lebih cepat mengubah desil daripada memperbaiki data yang dipersoalkan,” kata Esti.

Selain kasus tersebut, Esti mengaku masih menemukan sejumlah persoalan serupa di masyarakat. Dia mempertanyakan proses penentuan desil yang dilakukan BPS karena hasil pemeringkatan tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

“Ada juga single parent dengan rumah kontrakan dan kerja tidak tetap, tapi masuk desil 7, dan banyak temuan lain di lapangan. Ini dampaknya sangat besar,” katanya.

Sementara itu, BPS merespons klasifikasi desil kesejahteraan seorang pengemudi becak di Kulonprogo yang sebelumnya terdata di desil 9. Hal ini membuat heboh publik karena pengelompokan tingkat kesejahteraan warga tersebut yang sempat tercatat pada kelompok masyarakat mampu.

Terbaru, BPS telah menyesuaikan data desil pengemudi becak tersebut dari desil 9 menjadi desil 3. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan ini murni terjadi karena proses pemutakhiran data secara berkala, bukan akibat kesalahan teknis atau ketidakvalidan basis data.

Pihaknya baru melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan status sosial ekonomi warga yang bersangkutan tercatat secara presisi. Penyesuaian menuju desil 3 berhasil dirampungkan setelah profil ekonomi terkini warga tersebut masuk ke dalam saluran pendataan resmi.

"Kan sudah dimutakhirkan, sekarang dia sudah ada di desil tiga. Hal itu terjadi karena sebelumnya beliau belum memasukkan datanya ke dalam kanal pemutakhiran, dan setelah diperbarui datanya langsung sesuai dengan fakta terbaru," ujar Amalia, Jumat (28/8/2026).

Editor: Reza Fajri