Masa Sidang DPR 2025 Segera Berakhir, Bagaimana Nasib RUU Perampasan Aset?

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPR, Habiburokman buka suara terkait nasib dari rencana pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Sebelumnya, beleid perubahan ini direncanakan bisa dieksekusi pada tahun ini.

Mulanya, Habiburokman ditanya soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mana yang akan membahas RUU Perampasan Aset. Dia menyebut, kemungkinan besar Komisi III DPR yang akan menggarapnya.

Baca Juga

China Ancam Tindakan Keras Jika PM Jepang Tak Cabut Komentarnya soal Taiwan

"Kemungkinan besar Komisi III ya, tapi kita nggak tau. Yang jelas kalau komisi III ditugaskan, kita siap," kata Habiburokman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Namun, dalam waktu dekat belum ada rencana pembahasan RUU Perampasan Aset. Pasalnya, Komisi III DPR sendiri akan melakukan pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana.

Baca Juga

Massa Demo di Depan DPR, Tuntut RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

"Minggu depan kami akan membahas Undang-undang Penyesuaian Pidana ya namanya. Undang-undang Penyesuaian Pidana yang merupakan turunan apa namanya, tindaklanjut dari KUHP," katanya.

Baca Juga

DPR: Mudah-mudahan RKUHAP dan RUU Perampasan Aset Bisa Kelar Tahun Ini

RUU Tentang Penyesuaian Pidana ini dinilai urgent untuk dibahas segera. Mengingat, undang-undang ini harus ada sebelum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada awal Januari 2026 mendatang.

Baca Juga

Komisi III DPR Sebut Revisi KUHAP Perlu Disiapkan Jadi Pedoman di RUU Perampasan Aset

"Itu akan kita bahas di sisa waktu ini. Semoga sih waktunya cukup ya, karena kan kita reses tanggal 10 (Desember). Tinggal berapa hari lagi ya," ucapnya.

Oleh karena itu, legislator Gerindra itu mengira RUU Perampasan Aset jika Komisi III yang ditugaskan, maka besar kemungkinan RUU tersebut akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2026.

"Pastinya, pastinya (dimasukkan ke Prolegnas 2026)," tuturnya.

Diketahui, pada tanggal 10 Desember 2025 mendatang, DPR RI akan kembali memasuki masa reses untuk turun ke daerah pemilihan (Dapil) nya masing-masing. Sehingga, di masa reses ini, tidak ada agenda persidangan.

Editor: Aditya Pratama