Masih Banyak yang Salah! 20% Masyarakat Kira BI Penjamin Simpanan

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 20 persen masyarakat masih keliru mengira Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah di perbankan. Padahal, fungsi penjaminan simpanan berada di bawah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Temuan ini menjadi salah satu sorotan dalam hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Berdasarkan survei tersebut, hanya 12,47 persen penduduk sasaran yang mengetahui rencana penjaminan polis asuransi oleh LPS mulai 2028. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya kesenjangan informasi mengenai sistem perlindungan di sektor keuangan.

Baca Juga

Rekrutmen Pendidikan Calon Pegawai Muda BI 2026 Dibuka, Ini Daftar Jurusan yang Bisa Ikut!

Selain polis asuransi, pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan perbankan juga belum merata. Baru sekitar 62,51 persen penduduk berusia 15 hingga 79 tahun yang memiliki rekening simpanan mengetahui dana mereka mendapatkan jaminan.

Dari kelompok yang sudah mengetahui adanya penjaminan, hanya 46,31 persen yang memahami LPS sebagai lembaga penyelenggaranya. Tingkat pemahaman tersebut berbeda berdasarkan latar belakang pendidikan dan nilai simpanan nasabah.

Baca Juga

Destry Damayanti Calon Tunggal Gubernur BI, Prabowo Resmi Kirim Surpres ke DPR

Kelompok masyarakat berpendidikan tinggi mencatat tingkat pemahaman paling tinggi, yakni 85,26 persen. Sementara dari sisi nilai simpanan, nasabah dengan saldo Rp100 juta hingga Rp500 juta menjadi kelompok yang paling mengenali peran LPS dengan persentase 92,6 persen.

Secara wilayah, Papua mencatat tingkat pengetahuan mengenai penjaminan simpanan paling tinggi sebesar 77,14 persen. Posisi berikutnya ditempati DKI Jakarta sebesar 76,39 persen dan Kalimantan Timur 74,73 persen.Sebaliknya, tingkat pemahaman relatif rendah masih ditemukan di Papua Pegunungan, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan.

Baca Juga

Prabowo Kirim Surpres ke DPR, Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

"Hasil SNLIK 2026 ini bukan sekadar angka, tetapi menentukan siapa yang perlu diedukasi dan juga bagaimana cara, karena membangun literasi keuangan bukan hanya membuat masyarakat cerdas tetapi juga memahami perlindungan aset mereka," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam jumpa pers di kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).

LPS juga menemukan adanya kesalahan persepsi mengenai lembaga yang bertugas menjamin simpanan. Sekitar 20 persen masyarakat masih mengira penjamin simpanan merupakan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ada sekitar 20 persen masyarakat yang mengira penjamin itu Bank Indonesia atau OJK, padahal penjamin simpanan adalah LPS, dan wilayah di kuadran empat seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sultra, NTT, dan Papua akan menjadi prioritas utama edukasi kami," jelas Anggito.

Untuk memperbaiki tingkat pemahaman tersebut, LPS akan memperkuat edukasi dengan menyasar masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Materi edukasi akan dibuat lebih sederhana dan didekatkan dengan aktivitas masyarakat.

Berdasarkan analisis statistik menggunakan metode chi-square, LPS juga menemukan variasi struktur simpanan antarprovinsi relatif terbatas. Hasil pengujian menunjukkan adanya kesamaan pola pendekatan antara OJK dan LPS, termasuk dalam melihat perilaku simpanan serta dampak program edukasi di berbagai daerah.

Studi internal LPS turut menunjukkan korelasi positif antara pendidikan, pendapatan, nilai tabungan, dan tingkat literasi keuangan. Semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai sistem penjaminan simpanan, semakin kuat pula kepercayaan terhadap sistem perbankan dan daya tahan industri perbankan nasional dalam jangka panjang.

Editor: Puti Aini Yasmin