Megawati-Prabowo Bertemu, Ini 3 Kemungkinan Perubahan Peta Koalisi Jokowi

Abdul Rochim ยท Kamis, 25 Juli 2019 - 21:56 WIB
Megawati-Prabowo Bertemu, Ini 3 Kemungkinan Perubahan Peta Koalisi Jokowi

Ketua Umum Partai Gerindra bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). (Foto: Antara/Puspa Perwitasari).

JAKARTA, iNews.id – Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo dan dilanjutkan silaturahmi ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memunculkan berbagai spekulasi mengenai perubahan peta koalisi. Setidaknya ada tiga kemungkinan yang dapat mengubah komposisi saat ini.

Pengamat Politik CSIS Arya Fernandes mengatakan, kemungkinan pertama yaitu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-KH Ma’ruf Amin tetap bertahan dengan 10 parpol yang sejak awal mendukung yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Perindo, Hanura, PKPI, PSI, dan PBB, ditambah Gerindra atau total 11 parpol.

Kemungkinan kedua yaitu bergabungnya PAN dan Partai Demokrat dalam KIK.

”Tapi kalau misalnya Gerindra masuk, maka dugaan saya PAN dan Demokrat bisa keluar karena potensi suara non-Jokowi yang di atas 44 persen cukup besar,” ujar Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kemungkinan ketiga yakni Jokowi akan tetap mempertahankan koalisi yang ada sekarang dengan 10 parpol. Lima di antaranya parpol lolos ke parlemen.

BACA JUGA: 5 Fakta Pertemuan Mega-Prabowo, Nomor 5 Hadiah Mengejutkan

Arya menuturkan, bagi Jokowi kondisi sekarang tidak mudah disikapi. Dengan pergerakan politik yang dilakukan Mega-Prabowo maupun NasDem dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, bisa saja parpol-parpol KIK akan menegosiasi ulang kesepakatan.

”Kalau mengancam keluar itu bisa mengeras, tapi saya rasa itu tidak sampai,” katanya.

Arya mengingatkan, selain eksekutif yang kuat, negara ini sebenarnya membutuhkan legislatif yang kuat dengan hadirnya parpol oposisi sebagai penyeimbang. Di sisi ini, penegasan PKS sebagai oposisi patut diapresiasi.

Menurut Arya, hingga saat ini dirinya belum melihat jelas blue print kabinet Jokowi-Ma’ruf. Belum jelasnya gambaran inilah yang bisa menimbulkan partai-partai bermanuver. ”Jokowi akan kesulitan dalam memulai negosiasi sejak awal,” katanya.

Sementara itu anggota Fraksi PDIP DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, pertemuan Prabowo-Megawati di Teuku Umar penting untuk mengurangi polarisasi di masyarakat setelah Pemilu 2019. Pertemuan dua sahabat itu lebih untuk mendinginkan suasana dan kebulatan tekad dalam membangun Indonesia ke depan.

”Banyak pihak terutama Bu Mega dan Pak Prabowo, (menyerukan) we must move on, bahwa kita sekarang kontestasi demokrasi sudah selesai,” ujar Eva.


Editor : Zen Teguh