Melihat Toleransi dan Moderasi Beragama di Salatiga, Melalui Masjid Klenteng

Saat Idul Fitri, warga non muslim juga memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dan saling meminta maaf. Begitu pula saat warga Nasrani merayakan Natal. Warga muslim seperti anggota Banser dan organisasi keagamaan lainnya di Salatiga juga ikut menjaga pelaksanaan Misa Natal yang digelar di alun-alun Pancasila dan sejumlah gereja. Ini wujud tingginya toleransi dan kuatnya kerukunan beragama di Salatiga.

Ketua FKUB Kota Salatiga Noor Rofiq mengakui hal ini. FKUB bahkan terus berupaya mempererat toleransi antarumat beragama, di antaranya sosialisasi terkait toleransi kepada pelajar SMA dan PKK hingga tingkat RT.

“Upaya yang kita lakukan juga mengantarkan Salatiga meraih penghargaan kota tertoleran pelajar se-Indonesia yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan belum lama ini,” katanya.

Selain soal tempat ibadah, tingginya praktik moderasi beragama juga terlihat di kampus atau lembaga pendidikan. Di Kota Salatiga, terdapat perguruan tinggi yang mahasiswanya berasal dari Sabang sampai Merauke. Ini turut memberikan andil terhadap kemajemukan di Kota Salatiga.

Bahkan, Kota Salatiga yang dihuni oleh penduduk dari beragam suku, agama, dan ras berbeda, kehidupan sosial dan kerukunan beragamanya bisa terjalin rukun, sejuk, dan damai.

Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit menuturkan, Kota Salatiga dikenal sebagai Indonesia Mini karena terdapat lebih dari 30 etnis yang hidup berdampingan dengan menjaga semangat kebersamaan. Masyarakat juga bisa merawat kebhinekaan dan keberagaman.

“Ini tercapai berkat kerja keras dan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan serta masyarakat. Karena modal awal toleransi adalah memahami semua perbedaan dan semangat untuk merawat keberagaman tersebut,” tuturnya.

Dia mengatakan, proses menempatkan Kota Salatiga sebagai kota paling toleran se-Indonesia tidak pendek. Masyarakat juga berpengaruh dan memiliki peran penting dalam meraih prestasi ini.

“Kemudian, yang juga berpengaruh adalah peran pemerintah terkait kebijakan, regulasi, dan tindakan dalam mengelola gejolak di masyarakat,” ujarnya. 

Editor: Anindita Trinoviana