Mendagri dan Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Penundaan Pilkada Serentak

Kamis, 04 Juni 2020 - 20:45:00 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (4/6/2020). (Foto: Kemendagri).

KEPULAUAN ANAMBAS, iNews.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada penundaan Pilkada Serentak 2020. Sesuai jadwal, pesta demokrasi tingkat daerah itu akan digelar Desember mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan saat Tito dan Mahfud saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Kunjungan ini sekaligus untuk menjajaki kemungkinan pilkada serentak.

14 Negara Desak Israel Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat

“Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Mahfud, Kamis (4/6/2020).

Pada kesempatan sama, Tito juga menyampaikan, tidak ada jaminan wabah Covid-19 akan selesai 2021. Sampai saat ini pun tak seorang ahli bisa memastikan hal tersebut.

Ajukan Penambahan Anggaran Rp535 Miliar, KPU Gelar Tes Covid-19 untuk Panitia Pilkada

“Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya. Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu Covid-nya selesai, kenapa ditunda tahun depan,” ucap Mendagri.

Mantan Kapolri ini menekankan, mengacu pada 60 negara di dunia, semua on schedule. Amerika Serikat pada November tahun ini juga melaksanakan pemilu. Begitu pula Jerman, Perancis, semuanya masih sesuai jadwal.

Tito mengatakan, Anambas masuk dalam 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada. Untuk itu dia meminta kepada bupati agar anggaran pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah, termasuk untuk menambah protokol kesehatan, APD petugas lapangan dan masyarakat pemilih, segera dicairkan. Tujuannya agar tahapan pilkada dapat segera dilaksanakan.

Mendagri menekankan, saat ini pemerintah juga mulai melaksanakan tananan baru. Terlebih, di politik terutama pilkada karena 270 kepala daerah sudah ada batas harus diganti.

“Kalau ditunda, maka akan ada plt dan kewenangannya terbatas, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat,” kata Tito.

Editor: Zen Teguh