Mendagri Dukung Dana Operasional Kepala Daerah Dinaikkan, asal...

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung dana operasional kepala daerah dinaikkan. Namun, jumlahnya harus masuk akal dan tidak memicu kemarahan publik.

Tito mengatakan, persoalan klasik kepala daerah yakni kesejahteraan. Untuk itu, dia sepakat agar dana operasional kepala daerah bisa dinaikan dengan angka yang rasional.

Baca Juga

Rusia Sengaja Biarkan Kapal Mata-mata NATO Pantau Uji Coba Rudal Nuklir

"Saya sampaikan, di mana kalau seandainya dana operasional kepala daerah ya dinaikkan. Berapa idealnya? Bicarakan yang masuk akal, yang kira-kira publik gak marah, rasional, kira-kira Pak Presiden terima, Menkeu bisa terima, kalau Mendagri pasti dukung 1.000 persen," ucap Tito Tito di acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2025-2030, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Selain menaikkan dana operasional, Tito mengusulkan kepala daerah bisa mendapat insentif dari sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, inesntif ini berbentuk seperti tantiem di BUMN.

Baca Juga

Mendagri Tegaskan Gibran Tak akan Berkantor di Papua, Ini Alasannya

"Selain upah pungut, bagaimana dari PAD, presentase dari PAD per bulan yang masuk, kalau praktik ini dulu tidak terjadi, seperti di BUMN ada tantiem (insentif kinerja) dari profit yang ada," tutur Tito.

Menurutnya, sebagian PAD halal untuk kepala daerah. Pasalnya, kepala daerah turut bekerja untuk mencari PAD. 

Baca Juga

Pertumbuhan Ekonomi Lombok Utara Tertinggi Kedua di NTB, Mendagri Beri Apresiasi

Baca Juga

Mendagri Bolehkan Pemda Rapat di Hotel, Wali Kota Malang Wanti-wanti soal Anggaran

Hal ini berbeda dengan jajaran menteri di pemerintah pusat.

"Nah kalau ada presentase dari situ, ini pasti pro-kontra, tapi asal narasinya tepat. Mungkin dari situ akan satu, akan melegalisasi penerimaan itu sebagai penerimaan kepala daerah," ucap Tito.

Baca Juga

Mendagri Tito Ungkap Tugas Satgas Premanisme, Apa Saja?

Dengan adanya penambahan masukan kepala daerah dari PAD, dia menilai akar masalah korupsi bisa teratasi, seperti mencari uang untuk balik modal saat pilkada.

"Kedua adalah untuk mendorong supaya kepala daerah mau mencari jalan untuk meningkatkan PAD, mulai dari membuat perizinan yang mudah, mendorong masyarakat untuk berusaha, karena PAD-nya cuma dapat dari retribusi dan pajak. Retribusi siapa? Pajak siapa? ya swasta. Nah swasta ini bisa hidup sehingga dia akan berusaha membuat ekosistem swastanya hidup," kata Tito.

"Karena tahu nanti dari situ akan ada masuk ke negara, ke daerah dan sebagian lagi untuk personal sebagai jerih payah upayanya, dan menurut saya itu fair-fair saja," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian