Mendagri: Izin SKT FPI Tak Ada Hubungan dengan Pemulangan Rizieq Shihab

Antara ยท Senin, 05 Agustus 2019 - 19:02 WIB
Mendagri: Izin SKT FPI Tak Ada Hubungan dengan Pemulangan Rizieq Shihab

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

SUMEDANG, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih memproses perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI). Lamanya proses yang dilakukan Kemendagri pun memunculkan isu terkait pemulangan Rizieq Shihab.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis tudingan tersebut. Dia memastikan perpanjangan izin FPI, yang saat ini masih berproses, tidak ada keterkaitannya dengan Rizieq Shihab.

"Tidak ada hubungannya dengan dua hal itu," katanya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).

BACA JUGA:

Kemendagri: FPI Tetap Jadi Ormas Meski Tak Perpanjang SKT, tapi....

FPI Belum Lengkapi 5 Syarat Izin Ormas, Ini Detailnya dari Kemendagri

Soal Perpanjangan SKT, Mendagri Tjahjo ke FPI: Terima Pancasila atau Tidak?

Tjahjo mengatakan, lamanya perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI karena belum memenuhi syarat administrasi. Selain itu, butuh pertimbangan sejumlah institusi untuk menyetujui keberadaan organisasi masyarakat itu.

"Enggak ada masalah, ini hanya masalah administrasi dan prinsip saja," ujar mantan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Menurut dia, pemerintah tak punya tanggung jawab untuk memulangkan Rizieq lantaran Rizieq sendiri yang memutuskan untuk pergi ke Arab Saudi. "Dia pergi pergi sendiri kok, masa mau pulang suruh pikirin," kata Tjahjo.

Masalah kepulangan Rizieq dari Arab Saudi mencuat setelah tercapainya rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Namun Rizieq tidak bisa pulang lantaran overstay.

Menurut aturan setempat, dia harus membayar denda sekitar 15 hingga 30 ribu riyal atau setara Rp110 juta. Sedangkan SKT ormas FPI habis pada 20 Juni 2019, namun menurut Kemendagri ormas itu belum melengkapi syarat perpanjangan izin SKT.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI Hadi Prabowo mengatakan Kemendagri telah membentuk tim dari lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengevaluasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Forum Pembela Islam (FPI).

Menurut dia, evaluasi lintas kementerian/lembaga ini diperlukan guna mengetahui apakah ormas FPI sejalan dengan Pancasila atau tidak.

"Ada (evaluasi). Kita akan melihat sepak terjang ormas. Apakah menyimpang, apakah tidak. Ini akan dievaluasi terus. Apakah bermanfaat terhadap masyarakat, apa malah membikin suatu hal yang bertentangan," kata Hadi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2019.


Editor : Djibril Muhammad