Mendagri Larang Pejabat Daerah Pesta dan Flexing!

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepala daerah menunda kegiatan seremonial kedinasan maupun pemerintah daerah (pemda) yang bersifat mewah. Hal itu mengingat di tengah kondisi ricuh saat ini, masyarakat sangat sensitif terhadap kebijakan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2025).

Baca Juga

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

"Kami juga menyampaikan apalagi bahwa, menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, dengan musik-musik, seperti pesta. Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif," kata Tito.

Eks Kapolri mendorong agar acara yang digelar pemerintah daerah diselenggarakan dengan sederhana, seperti tumpengan hingga memberikan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga

Mendagri Ungkap Aksi Demo Terjadi di 107 Titik di 32 Provinsi Sejak 25 Agustus

Ia mengaku khawatir, jika pemerintah daerah menggelar acara mewah ada pihak tertentu yang sengaja mengunggah potongan gambar kegiatan itu dengan narasi yang semakin menimbulkan kegaduhan.

Baca Juga

Mendagri: Pemimpin Daerah Awards 2025 Jadi Motivasi Kepala Daerah

"Nanti kalau pesta-pesta ada musik musiknya, dipotong, dibuat di TikTok dan lain-lain, kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile pada pejabat. Dibandingkan nanti akan menjadi amunisi baru yang digoreng oleh siapa pun," ungkapnya.

Dia juga melarang kepala daerah ataupun keluarganya untuk flexing atau pamer harta kekayaan.

“Tolong ingatkan keluarga masing-masing terutama cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan. Hati-hati, ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi, saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun yang ingin dirayakan,” ucap Tito.

Editor: Puti Aini Yasmin