Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Kemendagri Raih Penghargaan Penggerak Ekonomi Daerah, Tito Karnavian Ungkap 4 Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Advertisement . Scroll to see content

Mendagri Minta Gubernur Segera Tetapkan UMP 2027, Paling Lambat 21 November

Senin, 16 November 2026 - 10:27:00 WIB
Mendagri Minta Gubernur Segera Tetapkan UMP 2027, Paling Lambat 21 November
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Kemendagri)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Para gubernur memiliki waktu hingga lima hari ke depan untuk menetapkan besaran upah minimum tersebut.

“Ada data penting, timing penting dari Bapak Menteri Tenaga Kerja, itulah deadline penetapan adalah tanggal 21 November. Sekarang tanggal 16. Jadi ada waktu 5 hari lagi bagi para gubernur untuk menentukan upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (16/11/2026).

Setelah penetapan UMP, pemerintah daerah memiliki tenggat hingga 25 November 2026 untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Tito menjelaskan, apabila penetapan UMK di tingkat kabupaten/kota tidak dapat diselesaikan sesuai tenggat, gubernur dapat mengambil alih proses tersebut.

“Dan kemudian daerah, kabupaten kota, deadline-nya adalah tanggal 25 November. Kalau nanti di daerah nggak bisa selesai di tingkat kabupaten kota, diambil alih, dapat diambil alih oleh gubernur. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah, ya,” katanya.

Tito mengatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menerbitkan surat edaran (SE) yang memuat ketentuan teknis penetapan upah minimum 2027. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan membantu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses penetapan berjalan sesuai jadwal.

“Bapak Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Surat Edaran lebih teknis. Kami nanti dari Kemendagri, Bapak, kami akan membantu komunikasi terus dengan daerah, mana saja di deadline ini yang belum, siapa yang mana, provinsi yang mana yang belum. Kabupaten yang belum mana, yang mana yang belum,” ujar Tito.

Kemendagri, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan menggelar rapat secara daring dengan daerah yang belum menyelesaikan penetapan upah minimum. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing daerah.

“Kita akan komunikasikan dengan tim dari Bapak Menaker, kita Zoom meeting spesifik dengan daerah-daerah yang belum, hambatannya apa, supaya intinya kita meredam situasi. Mudah-mudahan semuanya bisa baik-baik saja,” tutur dia.

Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027

Berikut batas waktu penetapan upah minimum daerah 2027 berdasarkan keterangan Tito:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP): ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026.
2. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP): ditetapkan gubernur paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): ditetapkan gubernur paling lambat 25 November 2026.
4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK): ditetapkan gubernur paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut