Mendagri Respons Bupati Pati Sudewo Terancam Dimakzulkan DPRD: Ikuti Saja Itu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal Bupati Pati Sudewo terancam dimakzulkan usai DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus (pansus) dan hak angket. Pansus dibentuk usai Sudewo memutuskan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai 250 persen.

Tito tidak mempersoalkan adanya upaya pemakzulan yang berlangsung di DPRD Pati. Hanya saja, dia meminta seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme yang sedang berjalan. 

Baca Juga

AS dan Iran Bertengkar Sengit di PBB Soal Perundingan Nuklir

"Kalau ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan itu ada mekanismenya yaitu melalui DPR-DPRD. Saya dengar sudah membuat pansus, ya sudah kita ikutin saja itu," kata Tito di Lapangan Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

Dia meminta masyarakat untuk tidak bersikap anarkis. Terlebih, kata dia, Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf dan mencabut kebijakan kenaikan tarif PBB 250 persen.

Baca Juga

Harta Kekayaan Sudewo, Bupati Pati yang Didemo Warga untuk Mundur

"Jangan anarkis ya, Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya, jaga situasi kondusif. Ingat, aturannya sudah dicabut," ujar Tito.

Sebelumnya, warga berdemonstrasi besar-besaran di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8/2025). Massa meminta Sudewo mundur dari jabatan bupati Pati.

Baca Juga

Bupati Pati Sudewo Terancam Dimakzulkan, Komisi II DPR: Mestinya Diberi Kesempatan 

Baca Juga

Kondisi Terkini Demo Pati DPRD Diserbu Massa Tuntut Bupati Sudewo Mundur

Aksi demonstrasi itu berawal dari rencana Sudewo menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. Dia bahkan sempat menantang masyarakat untuk berdemo.

Dalam unjuk rasa itu, Sudewo sempat menemui massa. Namun, dia dilempari botol air mineral hingga sandal.

Baca Juga

Profil Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra yang Bisa Gantikan Sudewo Jika Mundur

DPRD Kabupaten Pati kemudian sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo. Namun, Sudewo menolak melepaskan jabatannya dengan dalih dirinya dipilih oleh rakyat secara konstitusional.

Editor: Rizky Agustian