Mendagri Sebut RUU Pilkada akan Dibahas Sesuai Konteks Terkini dan Putusan MK

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada sudah diusulkan sejak November 2023. RUU Pilkada nantinya akan dibahas sesuai dengan konteks terkini dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahkan Surat Presiden (Surpres) sudah diberikan ke pemerintah untuk membahas RUU tersebut.

Baca Juga

Putin Peringatkan Produksi Minyak Teluk bisa Berhenti Total dalam Sebulan

Tito menjelaskan pemerintah sudah memberikan mandat kepada Mendagri, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Keuangan (Menkeu). KPU, Bawaslu hingga DKPP sudah dilibatkan untuk merumuskan daftar inventaris masalah (DIM).

Baca Juga

DPR Dikabarkan bakal Anulir Putusan MK soal Pilkada, Pakar Hukum: Itu Final dan Langsung Berlaku

"Ada 12 pasal usulan pemerintah saat itu dan 30 pasal usulan baru dari DPR," kata Tito di DPR, Rabu (21/8/2024).

Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sorotan yakni putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Putusan Nomor 60 menjelaskan soal ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon. Putusan Nomor 70 mengatur soal batas usia minimum calon kepala daerah.

Baca Juga

Khofifah Respons Putusan MK soal Pilkada: Peta Politik di Beberapa Titik bakal Berubah