Mendagri Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih lewat Pilkada

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti yang diterapkan pada saat ini. Pemerintah tak akan menunjuk kepala daerah DKJ.

Tito menyampaikan hal itu saat rapat pleno membahas RUU DKI yang digelar Badan Legislasi DPR. Rapat itu juga dihadiri dua anggota DPD, serta perwakilan Kemenkeu dan Bappenas.

Baca Juga

5 Negara yang Paling Banyak Mengebom Negara Lain, AS Paling Barbar

“Sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini. (Tepuk tangan). Bukan ditunjuk, sekali lagi,” kata Tito dalam rapat.

Ia mengklaim, pemerintah tak pernah memasukan klausul kepala daerah DKJ ditunjuk, melainkan dipilih melalui mekanisme pilkada. 

Baca Juga

Pemerintah Mulai Kerja di IKN Juni, Komisi II DPR Berharap RUU DKJ Tuntas Akhir Maret 

“Karena dari awal draft kami pemerintah sikapnya dan draftnya isinya sama dipilih bukan ditunjuk,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga sudah menjelaskan Gubernur DKJ akan dipilih melalui pilkada. Hal itu, telah tertuang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ.

"Kan gini, kita kan sudah ngomong. Bahwa (Gubernur Jakarta) itu dipilih oleh rakyat. DIM-nya itu sudah dipilih oleh rakyat," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Hanya saja, Dasco mengaku tak ingat pemerintah menyerahkan DIM RUU DKJ yang mengatur terkait pemilihan Gubernur Jakarta melalui pilkada itu. Namun, Dasco menegaskan pemilihan Gubernur Jakarta akan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara oleh rakyat.

"Tetap begitu, dipilih oleh rakyat. Ya pokoknya dipilih oleh rakyat. Gitu aja," kata Dasco.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq